NOVALABLatest News

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jakarta – Pemerintah resmi mengatur ulang ketentuan mengenai wajib pajak kriteria tertentu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 28/2026. Salah satu dampak penting dari aturan ini adalah seluruh keputusan penetapan wajib pajak kriteria tertentu berdasarkan aturan lama dinyatakan tidak berlaku. Artinya, wajib pajak yang sebelumnya sudah berstatus sebagai wajib pajak kriteria tertentu harus mengajukan kembali permohonan...

Bogor – Banyak pemilik usaha, terutama bisnis yang sedang berkembang, masih sering menggunakan kartu pribadi untuk kebutuhan operasional perusahaan. Mulai dari bayar supplier, iklan, tiket perjalanan dinas, sampai pembelian perlengkapan kantor. Sekilas hal ini terlihat praktis dan tidak masalah. Bahkan cukup banyak yang merasa lebih nyaman memakai kartu pribadi karena limitnya lebih besar, poinnya lebih...

Bogor – Banyak orang menganggap kewajiban pajak selesai begitu pembayaran dilakukan. Yang penting setor, lapor, lalu urusan dianggap beres. Padahal, membayar pajak tanpa memahami dasarnya justru bisa menimbulkan masalah, mulai dari salah hitung, salah jenis pajak, pembayaran berlebih, hingga kewajiban yang ternyata belum sepenuhnya terpenuhi. Pajak bukan sekadar dibayar, tetapi perlu dipahami cara kerjanya. Sumber...

Bogor – Pemerintah kembali melakukan perubahan aturan terkait tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB/kawasan bebas). Perubahan ini diatur melalui Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2026. Salah satu perubahan paling penting dalam aturan terbaru ini adalah diperkenalkannya mekanisme self-service report atau SSR mobile untuk pelaporan pengeluaran barang...

Bogor – Masih banyak pemilik usaha yang memasukkan dana pribadi ke perusahaan tanpa dokumentasi yang jelas. Biasanya hal ini dilakukan untuk membantu operasional, menutup kebutuhan cash flow, atau menambah modal sementara. Sekilas kondisi seperti ini terlihat normal dan sering terjadi dalam bisnis. Namun dari sisi perpajakan dan pembukuan, transaksi seperti ini sebenarnya bisa menimbulkan risiko...

Bogor – Masih banyak pelaku usaha yang kaget ketika mendapat pemberitahuan perpindahan administrasi ke KPP lain. Tidak sedikit juga yang langsung panik dan mengira sedang ada masalah pajak atau masuk pengawasan khusus. Sumber : zivlintax.com Padahal dalam banyak kasus, perpindahan KPP justru terjadi karena skala bisnis mulai berkembang atau klasifikasi pengawasan pajaknya berubah. Di Indonesia...

Bogor – Banyak bisnis merasa pencatatan keuangan saja sudah cukup untuk mengelola kewajiban perpajakan. Padahal dalam praktiknya, data akuntansi dan data perpajakan tidak selalu berjalan identik. Ada perbedaan perlakuan, pengakuan biaya, hingga pencatatan transaksi tertentu yang bisa menimbulkan selisih. Di sinilah rekonsiliasi pajak menjadi langkah penting agar angka yang dilaporkan benar-benar akurat. Sumber : zivlintax.com...

Pemerintah kembali memperpanjang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor produk benang dari serat stapel sintetik dan artifisial. Kebijakan ini resmi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37/2026. Sumber : zivlintax.com Sebelumnya, pengenaan BMTP untuk produk sejenis sudah berlaku melalui PMK 46/2023. Namun karena masa berlakunya telah berakhir dan industri dalam negeri dinilai masih...

Bogor – Masih banyak orang merasa aman ketika rekening pribadinya dipakai menerima uang titipan dari teman, keluarga, relasi, atau bahkan rekan bisnis. Karena merasa uang tersebut hanya “numpang lewat”, transaksi keluar masuk di rekening sering dianggap bukan masalah. Padahal dari sudut pandang perpajakan, dana yang masuk ke rekening pribadi tetap bisa menimbulkan risiko apabila tidak...

Bogor – Salah satu hal yang paling sering membuat wajib pajak bingung saat menerima SP2DK adalah temuan terkait PPN Masukan yang sebelumnya sudah dikreditkan, tetapi kemudian dianggap tidak dapat dikreditkan oleh DJP. Kasusnya biasanya seperti ini: perusahaan sudah membeli barang atau jasa, sudah membayar harga beserta PPN kepada penjual, lalu faktur pajaknya dikreditkan dalam SPT...