Bogor – Salah satu hal yang paling sering membuat wajib pajak bingung saat menerima SP2DK adalah temuan terkait PPN Masukan yang sebelumnya sudah dikreditkan, tetapi kemudian dianggap tidak dapat dikreditkan oleh DJP. Kasusnya biasanya seperti ini: perusahaan sudah membeli barang atau jasa, sudah membayar harga beserta PPN kepada penjual, lalu faktur pajaknya dikreditkan dalam SPT Masa PPN.
Sumber : zivlintax.com
Namun saat dilakukan pengawasan atau pencocokan data, ternyata faktur pajak tersebut belum dilaporkan oleh pihak penjual dalam SPT PPN mereka. Akibatnya, pembeli ikut terkena dampaknya karena Pajak Masukan dianggap bermasalah. Inilah yang sering menimbulkan pertanyaan: “Kalau pembeli sudah bayar PPN ke penjual, kenapa pembeli juga ikut dirugikan?” Dari sudut pandang bisnis, banyak yang merasa kondisi ini kurang fair. Karena secara ekonomi, pembeli merasa sudah menjalankan kewajibannya barang sudah dibayar, PPN sudah dibayar, transaksi sudah selesai. Tetapi karena lawan transaksi tidak melaporkan atau tidak menyetorkan PPN tersebut, hak kredit Pajak Masukan pembeli ikut dipermasalahkan.
Baca Juga : Sering Kena SP2DK? Ini 4 Temuan Pajak yang Paling Sering Dipertanyakan DJP!
Dalam praktik perpajakan Indonesia, kondisi ini berkaitan dengan prinsip tanggung renteng dalam PPN. Artinya, dalam kondisi tertentu risiko perpajakan tidak hanya berhenti di penjual, tetapi juga bisa berdampak ke pembeli sebagai pihak yang mengkreditkan Pajak Masukan tersebut. Karena itu, DJP sering melakukan pencocokan antara: faktur pajak keluaran penjual,
dan faktur pajak masukan pembeli. Jika data tidak matching, kondisi tersebut bisa memunculkan SP2DK, klarifikasi, bahkan koreksi Pajak Masukan. Yang sering menjadi masalah adalah pembeli sebenarnya tidak selalu tahu apakah lawan transaksi sudah melaporkan faktur, sudah setor PPN, atau administrasi perpajakannya bermasalah. Akibatnya, pembeli yang merasa sudah patuh tetap bisa ikut terkena risiko pajak.
Baca Juga : Bingung Hadapi SP2DK? Konsultasikan Sekarang Sebelum Terlambat!
Karena itu, sekarang banyak perusahaan mulai lebih berhati-hati dalam memilih vendor atau supplier. Bukan hanya melihat harga dan kualitas barang, tetapi juga memperhatikan kepatuhan perpajakan lawan transaksi. Sebab di era Coretax dan integrasi data perpajakan saat ini, pencocokan data faktur semakin mudah dilakukan secara otomatis oleh sistem. Inilah kenapa administrasi PPN sekarang bukan hanya soal membuat faktur pajak, tetapi juga memastikan bahwa seluruh rantai transaksi berjalan sesuai ketentuan dan dilaporkan dengan benar oleh kedua belah pihak.
Konsultan pajak murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
📞 Whatsapp: 0811-1330-812
📱 Instagram & TikTok: @zivlin.tax
Zivlin Tax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang
