NOVALABLatest News

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong penggunaan sistem elektronik dalam pelaporan SPT Tahunan. Salah satu kemudahan terbaru adalah penyediaan data perpajakan yang sudah terisi otomatis (prepopulated). Hal ini bertujuan agar proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan. Sumber : zivlintax.com Bagi wajib pajak yang diwajibkan lapor secara elektronik, fitur...

Jakarta – Memahami batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting bagi wajib pajak, khususnya pemberi kerja. Kewajiban ini bersifat rutin setiap bulan dan memiliki aturan yang berbeda antara pembayaran dan pelaporan. Jika tidak dipahami dengan baik, kesalahan kecil bisa berujung pada sanksi administratif. Sumber : zivlintax.com Oleh...

Jakarta – Masih banyak yang beranggapan bahwa setiap wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan. Padahal, dalam ketentuan terbaru, terdapat kondisi tertentu yang membuat wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban pelaporan tersebut. Hal ini menjadi bagian dari upaya penyederhanaan administrasi perpajakan agar lebih proporsional sesuai kondisi wajib pajak. Sumber : zivlintax.com Ketentuan ini memberikan...

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah melakukan revisi terhadap aturan terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dipercepat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, khususnya dalam hal akurasi dan ketepatan proses. Sumber : zivlintax.com Revisi ini menjadi penting karena restitusi merupakan salah satu layanan yang berdampak langsung pada...

Jakarta – Isu mengenai besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kembali menjadi perhatian dalam sistem perpajakan Indonesia. Otoritas pajak menilai bahwa tingkat PTKP yang saat ini berlaku memiliki dampak terhadap keterbatasan data yang masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan. Sumber : zivlintax.com Kondisi ini bukan hanya berkaitan dengan jumlah pajak yang diterima negara, tetapi juga...

Pemerintah kembali menetapkan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang berlaku untuk periode April 2026, dan nilainya mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Penyesuaian ini merupakan bagian dari mekanisme baru yang membuat tarif bunga pajak bersifat dinamis dan mengikuti kondisi pasar keuangan. Jika melihat pergerakan sebelumnya, tarif bunga sanksi pajak memang menunjukkan tren kenaikan secara bertahap sejak...

Jakarta – Transformasi sistem perpajakan melalui Coretax menjadi langkah besar dalam modernisasi administrasi pajak di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui bahwa sistem ini masih memerlukan penyempurnaan agar dapat berjalan lebih optimal. Sumber : zivlintax.com Pengakuan ini menunjukkan bahwa proses adaptasi terhadap sistem baru masih berlangsung, baik dari sisi otoritas maupun wajib...

Pemerintah memang memberikan relaksasi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2025 melalui kebijakan terbaru. Wajib pajak kini memiliki waktu hingga April 2026 untuk melaporkan SPT tanpa dikenakan sanksi keterlambatan. Sumber : zivlintax.com Namun, di balik kelonggaran tersebut, wajib pajak tetap diimbau untuk tidak menunda pelaporan hingga mendekati batas akhir. Pelaporan di menit terakhir...

Seiring dengan implementasi sistem Coretax DJP, muncul fenomena baru di lapangan yang cukup menarik perhatian, yaitu maraknya penggunaan jasa pihak ketiga atau yang sering disebut sebagai “joki Coretax”. Sumber : zivlintax.com Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang mengalami kendala dalam beradaptasi dengan sistem perpajakan yang baru dan semakin terdigitalisasi. Kenapa “Joki Coretax”...

Kementerian Keuangan kembali melakukan pembaruan kebijakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sumber : zivlintax.com Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat struktur organisasi DJP agar lebih adaptif terhadap perubahan, khususnya di tengah transformasi sistem perpajakan yang semakin digital....