Bogor – Sejak diberlakukannya mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% melalui marketplace, banyak seller online mulai mencari berbagai cara agar tidak terkena potongan pajak. Tidak sedikit pula yang beredar memberikan tips dengan judul “cara ngakalin pajak 0,5%”. Padahal, yang seharusnya dilakukan bukanlah mencari cara menghindari pajak, melainkan memahami mekanismenya agar tidak mengalami kerugian akibat salah administrasi atau salah memilih skema perpajakan.
Sumber : zivlintax.com
Faktanya, bagi sebagian besar pelaku usaha, potongan 0,5% bukanlah biaya tambahan yang hilang begitu saja. Justru yang sering menimbulkan kerugian adalah ketika seller terlambat memahami batas omzet, salah memilih skema perpajakan, atau tidak menyimpan bukti pemungutan dengan baik.
Potongan 0,5% Bukan Musuh Utama
Banyak seller panik ketika melihat setiap transaksi dipotong sebesar 0,5% oleh marketplace. Padahal, mekanisme tersebut pada dasarnya hanya mengubah cara pembayaran pajak. Jika sebelumnya Wajib Pajak menyetor sendiri pajaknya, sekarang marketplace yang memungut, menyetor, dan melaporkannya sesuai ketentuan PMK Nomor 37 Tahun 2025. Artinya, selama memenuhi ketentuan yang berlaku, potongan tersebut bukan pajak baru dan bukan biaya tambahan yang muncul di luar kewajiban perpajakan.
Tiga Angka Penting yang Harus Dipahami Seller
Salah satu penyebab seller terlambat mengatur administrasi pajaknya adalah karena tidak memahami batasan omzet yang diatur dalam peraturan perpajakan.
Ada tiga angka yang sangat penting untuk diingat.
1. Omzet Rp500 Juta
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, sepanjang telah menyampaikan Surat Pernyataan sesuai ketentuan PMK Nomor 37 Tahun 2025.
Apabila surat tersebut tidak disampaikan, marketplace dapat menerapkan mekanisme pemungutan sesuai data yang tersedia.
2. Omzet Rp4,8 Miliar
Batas omzet Rp4,8 miliar setahun menjadi salah satu batas penting dalam penggunaan skema PPh Final UMKM sesuai ketentuan yang berlaku.
Selama omzet masih berada dalam batas tersebut dan memenuhi persyaratan, Wajib Pajak dapat memanfaatkan skema pajak final sesuai regulasi. Namun, apabila omzet telah melampaui batas tersebut, mekanisme penghitungan pajak akan mengikuti ketentuan umum Pajak Penghasilan.
3. Masa Berlaku Fasilitas PPh Final
Sebelumnya terdapat pembatasan jangka waktu penggunaan tarif PPh Final UMKM bagi kelompok Wajib Pajak tertentu. Namun, setelah berlakunya PP Nomor 20 Tahun 2026, ketentuan tersebut mengalami perubahan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, fasilitas tarif final tetap dapat digunakan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk batas omzet yang berlaku.
Meskipun demikian, ketentuan untuk jenis Wajib Pajak tertentu, seperti koperasi atau badan usaha tertentu, tetap perlu diperhatikan sesuai regulasi yang berlaku.
Apakah Potongan 0,5% Hilang Begitu Saja?
Jawabannya tidak. Perlakuan atas potongan tersebut bergantung pada skema perpajakan yang digunakan. Apabila seller masih menggunakan skema PPh Final UMKM, maka pemungutan yang dilakukan marketplace menjadi bagian dari pelunasan pajak final atas penghasilan tersebut.
Sementara itu, apabila Wajib Pajak telah menggunakan skema umum, misalnya karena omzet telah melebihi batas yang ditentukan, maka PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace pada umumnya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan sesuai ketentuan perpajakan.
Karena itu, penting bagi seller untuk memahami posisi perpajakannya masing-masing.
Perlukah Beralih Menjadi Wajib Pajak Badan?
Sebagian pelaku usaha mulai mempertimbangkan mendirikan PT atau bentuk badan usaha lainnya ketika bisnis semakin berkembang. Langkah tersebut memang dapat menjadi pilihan, tetapi tidak berarti selalu menjadi solusi terbaik bagi semua pelaku usaha.
Menjalankan usaha melalui badan usaha memiliki konsekuensi administratif yang lebih besar, seperti kewajiban pembukuan, pelaporan perpajakan badan, tata kelola perusahaan, hingga pengaturan pembagian laba atau dividen. Oleh karena itu, keputusan untuk beralih menjadi badan usaha sebaiknya mempertimbangkan skala usaha, proyeksi pertumbuhan bisnis, serta kebutuhan operasional secara keseluruhan.
Benarkah Setelah Lewat Batas Langsung Kena Pajak 35%?
Ini merupakan salah satu kesalahpahaman yang cukup sering ditemui. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia menggunakan tarif progresif, sehingga tidak seluruh penghasilan langsung dikenai tarif tertinggi.
Lapisan tarif dikenakan secara bertingkat sesuai besarnya penghasilan kena pajak. Dengan demikian, apabila omzet usaha meningkat, bukan berarti seluruh penghasilan langsung dikenai tarif 35%. Besarnya pajak tetap harus dihitung sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan penghasilan neto, penghasilan kena pajak, serta lapisan tarif yang berlaku.
Jangan Abaikan Bukti Pemungutan
Salah satu dokumen yang sering diabaikan seller adalah dokumen tagihan atau bukti pemungutan yang diterbitkan marketplace.
Padahal, dokumen tersebut sangat penting sebagai bagian dari administrasi perpajakan.
Seller sebaiknya menyimpan seluruh dokumen pemungutan setiap bulan untuk:
– Mencocokkan data omzet.
– Memastikan jumlah pajak yang telah dipungut.
– Memudahkan penyusunan SPT Tahunan.
– Menghindari perbedaan data apabila dilakukan klarifikasi oleh DJP.
Administrasi yang rapi akan memudahkan proses pelaporan dan meminimalkan risiko kesalahan di kemudian hari.
Baca Juga : Terlambat Mengajukan NPPN? Masih Bisa Pakai Tahun Ini? Ini Penjelasan Lengkapnya!
Kunci Utamanya Bukan Menghindari Pajak
Perencanaan pajak yang baik bukan berarti mencari cara menghindari kewajiban perpajakan.Yang jauh lebih penting adalah memahami kapan fasilitas perpajakan dapat dimanfaatkan, kapan harus beralih ke skema yang berbeda, serta bagaimana menjaga administrasi tetap tertib sejak awal.
Dengan memahami aturan secara benar, seller dapat mengelola kewajiban pajaknya secara lebih efisien tanpa harus khawatir menghadapi masalah administrasi di masa depan.
Kesimpulan
Mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% melalui marketplace bukanlah pajak baru, melainkan perubahan cara pemungutan pajak agar administrasi menjadi lebih sederhana. Potongan tersebut tidak selalu menjadi biaya yang hilang, karena perlakuannya bergantung pada skema perpajakan yang digunakan oleh masing-masing Wajib Pajak.
Bagi seller online, hal terpenting bukan mencari cara menghindari potongan pajak, melainkan memahami batas omzet, memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia, menyimpan bukti pemungutan, dan menata administrasi usaha dengan baik. Dengan demikian, bisnis dapat terus berkembang tanpa dibayangi risiko perpajakan di kemudian hari.
Konsultan pajak Bogor murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
📞 Whatsapp: 0811-1330-812
📱 Instagram & TikTok: @zivlin.tax
Zivlin Tax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang
