NOVALABLatest News

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Jakarta – Memahami batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting bagi wajib pajak, khususnya pemberi kerja. Kewajiban ini bersifat rutin setiap bulan dan memiliki aturan yang berbeda antara pembayaran dan pelaporan. Jika tidak dipahami dengan baik, kesalahan kecil bisa berujung pada sanksi administratif. Sumber : zivlintax.com Oleh...

Jakarta – Pemerintah melalui Purbaya Yudhi Sadewa resmi menetapkan kebijakan terkait pinjaman daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Kebijakan tersebut tertuang dalam PMK 11/2026 yang mengatur mekanisme pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah. Sumber : zivlintax.com Regulasi ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan bahwa pembiayaan pembangunan di daerah dapat...

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat sistem pengawasan kepatuhan perpajakan melalui pemanfaatan data keuangan. Salah satu kebijakan terbaru adalah kewajiban pelaporan transaksi kartu kredit oleh bank dan lembaga penerbit kartu kredit kepada otoritas pajak. Sumber : zivlintax.com Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026, yang mewajibkan penyelenggara kartu kredit...

Jakarta – Cara cek dan bayar denda jika terlambat lapor SPT Tahunan 2026. Wajib Pajak (WP) diimbau untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 yang dilaporkan 2026 lebih awal guna menghindari antrean sistem Coretax dan denda. Sumber : zivlintaz.com DJP Kementerian Keuangan mengingatkan batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak...

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN Latar Belakang dan Tujuan Perubahan PMK 1/2026 diterbitkan untuk menyesuaikan kembali kebijakan perpajakan dalam rangka mendukung transformasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fokus...