NOVALABLatest News

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Bogor  – Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui pelaporan ini, wajib pajak melaporkan seluruh penghasilan, pembayaran pajak, serta kewajiban perpajakan yang telah dilakukan selama satu tahun pajak.   Sumber : zivlin.tax Namun dalam praktiknya, masih banyak...

Jakarta – Dalam menjalankan sebuah bisnis tentu membutuhkan laporan keuangan. Adanya laporan keuangan dapat memberikan informasi seputar penggunaan keuangan perusahaan, mulai dari arus kas masuk dan keluar, menghitung laba maupun rugi, menghitung saldo laba, dan sebagainya. Sumber : zivlintax.com Membuat laporan keuangan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sebab, laporan keuangan harus dibuat secara lengkap dan...

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  Kementerian Keuangan mulai memblokir dan menyita saham milik penunggak pajak dalam negeri. Penyitaan ini dilakukan sesuai dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-26/PJ/2025. Sumber : zivlintax.com Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan sejauh ini pihaknya telah memblokir aset saham milik dua wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan, dengan...

Medan – Surat Pemberitahuan (SPT) berguna melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta serta kewajiban sesuai ketentuan aturan perundang-undangan bidang perpajakan. Sumber : zivlintax.com SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas oleh Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Merujuk laman resmi DJP, berikut jenis, cara menyampaikan, dan batas akhir...

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2025 per hari ini, Kamis (5/3) pukul 08.00 WIB, telah tembus 6 juta laporan. Sumber : zivlintax.com Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sebagian besar pelaporan dilakukan melalui sistem Coretax DJP. Di...

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Februari 2026 defisit sebesar Rp 135,7 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sumber : zivlintax.com Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. Tercatat pendapatan negara sampai 28 Februari...

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons protes terkait Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan swasta dipotong pajak. Menurutnya, aturan pengenaan pajak sudah cukup adil, baik untuk swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sumber : zivlintax.com Ia mengatakan, ASN yang pajaknya ditanggung pemerintah karena mereka merupakan pegawai pemerintahan. Sementara proses pemotongan pajak THR karyawan swasta...

Bogor, Maret 2026 — Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 (PMK 112/2025) secara resmi menerapkan ketentuan baru mengenai tata cara pelaksanaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan internasional yang berlaku sejak 31 Desember 2025. Peraturan ini merupakan aturan turunan dari Government Regulation yang bertujuan memperkuat implementasi...

Bogor, MARET 2026 — Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 (PMK 108/2025) secara resmi memperluas wewenang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengakses informasi dan data keuangan termasuk elektronik money (e-wallet) serta aset kripto guna kepentingan perpajakan. Regulasi ini mulai berlaku 1 Januari 2026 dan menjadi fondasi baru dalam pengawasan pajak di...

Jakarta, Februari 2026 — Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 (PMK 114/2025) telah secara resmi mengatur ulang perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas zakat, bantuan/sumbangan, serta harta hibahan dengan tujuan memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan konsistensi aturan perpajakan yang lebih baik. Regulasi ini mulai berlaku sejak 31 Desember 2025, menggantikan empat...