Bogor, Maret 2026 — Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 (PMK 112/2025) secara resmi menerapkan ketentuan baru mengenai tata cara pelaksanaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan internasional yang berlaku sejak 31 Desember 2025. Peraturan ini merupakan aturan turunan dari Government Regulation yang bertujuan memperkuat implementasi...

Bogor, MARET 2026 — Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 (PMK 108/2025) secara resmi memperluas wewenang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengakses informasi dan data keuangan termasuk elektronik money (e-wallet) serta aset kripto guna kepentingan perpajakan. Regulasi ini mulai berlaku 1 Januari 2026 dan menjadi fondasi baru dalam pengawasan pajak di...

Jakarta, Februari 2026 — Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 (PMK 114/2025) telah secara resmi mengatur ulang perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas zakat, bantuan/sumbangan, serta harta hibahan dengan tujuan memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan konsistensi aturan perpajakan yang lebih baik. Regulasi ini mulai berlaku sejak 31 Desember 2025, menggantikan empat...

Jakarta, FEBRUARI 2026 — Memasuki tahun pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan bahwa implementasi sistem Coretax DJP membawa perubahan substansial dalam tata cara penyampaian SPT Tahun 2026. Salah satu perubahan paling penting adalah kewajiban baru bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mencantumkan “nilai harta saat ini” dalam...

📢 PMK 105/2025: PPh 21 DTP – Gaji di Bawah Limit Bebas Pajak Ditanggung Pemerintah Jakarta, 2026 – Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 yang memberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja tertentu sepanjang tahun pajak 2026. Dalam kebijakan ini, Pajak Penghasilan atas gaji...

Sumber : zivlintax.com Jakarta — Menjelang periode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan peringatan kepada masyarakat terkait meningkatnya upaya penipuan digital yang mencatut nama otoritas pajak. Imbauan tersebut disampaikan pada Minggu (15/2/2026), menyusul maraknya laporan pesan dan komunikasi mencurigakan yang menyasar wajib pajak. DJP mengungkapkan, pelaku menggunakan berbagai modus untuk meyakinkan...

Sumber : zivlintax.com Jakarta — Memasuki tahun 2026, sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax Administration System membawa sejumlah perubahan penting bagi wajib pajak orang pribadi. Salah satu yang paling disorot adalah penyesuaian pada pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), khususnya pada bagian daftar harta. Jika sebelumnya wajib pajak cukup mencantumkan nilai perolehan atau nilai beli harta, kini...

Sumber : zivlintax.com Semarang, Indonesia — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyatakan akan memberikan relaksasi berupa diskon 5% atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi pemilik kendaraan di wilayahnya pada tahun 2026. Kebijakan ini disiapkan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat atas meningkatnya beban pajak sejak penerapan tarif opsen atau tambahan pajak kendaraan bermotor. Sekretaris Daerah...

Sumber : zivlintax.com Jakarta — Pemerintah resmi menetapkan kebijakan stimulus fiskal berupa penghapusan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan sosial sepanjang tahun 2026. Ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105...

Sumber : zivlintax.com Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa rencana pemerintah untuk mewajibkan platform e-commerce sebagai pemungut pajak mulai tahun 2026 belum bersifat final dan akan sangat bergantung pada dinamika kondisi ekonomi nasional. Kebijakan tersebut, menurutnya, masih dalam tahap kajian dan mempertimbangkan berbagai faktor makroekonomi. Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya terus...