Bogor – Benarkah SP2DK bisa “dipangkas” sampai 95%? Bisa saja hasil akhirnya jauh lebih kecil dari angka indikasi awal, tetapi bukan karena negosiasi atau meminta diskon pajak. Pengurangannya harus berasal dari klarifikasi dan bukti yang menunjukkan bahwa data awal DJP tidak sepenuhnya menggambarkan kewajiban pajak sebenarnya. SP2DK sendiri bukan surat ketetapan pajak, melainkan sarana DJP meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan.
Sumber : zivlintax.com
Baca Juga : Kantor Pajak Tidak Peduli SPT Anda Benar atau Salah?
1. Angka SP2DK berasal dari data yang belum lengkap
Misalnya DJP melihat transaksi atau penerimaan Rp1 miliar dan mengindikasikannya sebagai penghasilan. Padahal setelah diperiksa, ternyata sebagian merupakan:
• Transfer antar rekening sendiri
• Pinjaman
• Setoran modal
• Dana titipan
• Pengembalian dana
• Reimbursement
Kalau bukti pendukungnya lengkap, dasar pengenaan pajaknya bisa berubah signifikan.
2. Ada selisih omzet yang ternyata bukan omzet
Ini sering menjadi poin penting. Contohnya:
Data pihak ketiga: Rp5 miliar
Omzet menurut pembukuan: Rp2 miliar
Bukan berarti otomatis ada omzet tersembunyi Rp3 miliar. Perlu ditelusuri terlebih dahulu asal selisihnya. Jika sebagian besar ternyata bukan transaksi penjualan, penjelasan dan dokumen pendukung dapat mengubah perhitungan indikasi kewajiban pajak.
3. Data DJP benar, tetapi perlakuan pajaknya berbeda
Ada juga kondisi ketika transaksi memang benar terjadi, tetapi klasifikasi atau perlakuan perpajakannya tidak tepat dalam analisis awal. Misalnya transaksi ternyata merupakan jenis penghasilan atau objek pajak dengan perlakuan berbeda, atau terdapat kredit pajak yang belum diperhitungkan.
Karena itu, jangan langsung menerima angka indikasi dalam SP2DK sebagai angka pajak final.
Baca Juga : Faktur Pajak Disalahgunakan? Bukan Sekadar Salah Administrasi, Bisa Berujung Pidana!
4. Bukti transaksi lengkap dan konsisten
Ini sangat penting. Jika Anda menyampaikan bahwa uang tersebut adalah pinjaman, jangan hanya mengatakan:
“Itu pinjaman, Pak.”
Siapkan perjanjian, bukti transfer, mutasi rekening, pencatatan pembukuan, dan dokumen pembayaran kembali. DJP sendiri menjelaskan bahwa Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan beserta dokumen atau bukti pendukung. Jika klarifikasi menunjukkan kewajiban telah dipenuhi dengan benar, tidak selalu ada pajak tambahan yang harus dibayar.
5. SP2DK ternyata hanya membutuhkan pembetulan administrasi
Tidak semua SP2DK berujung pada tambahan pajak. Contohnya, ada aset yang belum tercantum dalam SPT, tetapi setelah diteliti tidak menyebabkan perubahan penghasilan atau pajak terutang. Dalam kondisi seperti itu, pembetulan data belum tentu menghasilkan pajak tambahan.
Jadi, jangan lihat SP2DK hanya dari nominalnya. Yang harus dibedah adalah:
DATA DJP → DATA WAJIB PAJAK → SELISIH → PENYEBAB → BUKTI → PERHITUNGAN PAJAK
Bahkan dalam pedoman pengawasan terbaru, setelah klarifikasi DJP melakukan penelitian atas indikasi kewajiban perpajakan dan membandingkan perhitungan menurut Wajib Pajak dengan perhitungan menurut Tim Pengawasan Perpajakan.
Tapi Ingat: “95%” Bukan Angka Resmi
Tidak ada ketentuan yang memberikan hak Wajib Pajak untuk mendapatkan pengurangan SP2DK sebesar 95%. Jadi, jangan percaya jika ada yang menawarkan: “SP2DK Rp1 miliar bisa saya turunkan jadi Rp50 juta.”
Yang benar adalah menguji dasar perhitungan DJP dan memberikan klarifikasi berdasarkan fakta serta bukti. Kalau memang indikasi awal Rp1 miliar ternyata hanya didasarkan pada data yang tidak lengkap, hasil akhirnya memang bisa jauh lebih kecil—bahkan bisa nihil. Tetapi semuanya bergantung pada substansi kasus dan bukti yang tersedia.
Baca Juga : Piutang Macet Bisa Mengurangi Pajak PT? Bisa, Tapi Tidak Semudah Menghapus Tagihan!
Kesimpulan
SP2DK bukan tagihan yang harus langsung dibayar. Jangan panik, tapi juga jangan diabaikan. Baca setiap poin, rekonsiliasi dengan pembukuan dan rekening, kumpulkan bukti, kemudian susun tanggapan secara sistematis. SP2DK yang besar bukan berarti pajaknya pasti sebesar itu. Yang menentukan adalah fakta, bukti, dan perhitungan sesuai ketentuan.
Konsultan pajak Bogor murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
📞 Whatsapp: 0811-1330-812
📱 Instagram & TikTok: @zivlin.tax
Zivlin Tax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang
