Sumber : zivlintax.com
Semarang — Media sosial diramaikan oleh ajakan “stop bayar pajak” kendaraan bermotor di Jawa Tengah, menyusul keluhan sejumlah warga terkait tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada awal tahun 2026. Banyak pemilik kendaraan mengaku terkejut karena nominal pajak yang harus dibayarkan dinilai meningkat signifikan, bahkan disebut mendekati dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Keluhan tersebut memicu perdebatan publik. Sebagian masyarakat menilai terjadi kenaikan tarif pajak, sementara lainnya menduga perubahan nominal dipengaruhi kebijakan teknis baru. Tagar dan unggahan bernada protes pun bermunculan, termasuk seruan untuk menunda pembayaran pajak kendaraan.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif PKB pada tahun 2026. Pemerintah daerah menyatakan perbedaan nilai yang dirasakan wajib pajak bukan disebabkan oleh kenaikan pajak pokok, melainkan berkaitan dengan implementasi opsen pajak daerah.
Menurut penjelasan Pemprov, opsen merupakan skema pembagian penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam praktiknya, opsen dapat membuat komponen pajak terlihat berbeda pada lembar tagihan, meski tarif dasar PKB tidak berubah.
“Tarif PKB tidak naik. Perubahan nominal yang dirasakan masyarakat lebih karena penyesuaian struktur penerimaan melalui opsen,” demikian penegasan yang disampaikan perwakilan pemerintah daerah.
Selain itu, Pemprov juga menjelaskan bahwa program diskon PKB seperti yang sempat berlaku pada awal 2025 belum diberlakukan kembali di awal 2026. Ketiadaan insentif tersebut dinilai ikut memengaruhi persepsi masyarakat, terutama bagi wajib pajak yang sebelumnya menikmati keringanan pembayaran.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi ajakan yang dapat merugikan diri sendiri. PKB, menurut Pemprov, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur jalan, transportasi, dan layanan publik lainnya.
Di tengah polemik yang berkembang, Pemprov Jateng menyatakan akan terus melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait komponen pajak kendaraan bermotor, termasuk mekanisme opsen dan kemungkinan kebijakan relaksasi di masa mendatang.
