Bogor – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat sistem pengawasan kepatuhan perpajakan melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu fokus dalam pedoman tersebut adalah mengidentifikasi masyarakat yang berpotensi telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum melakukan pendaftaran sesuai ketentuan.
Sumber : zivlintax.com
Pengawasan ini merupakan bagian dari implementasi PMK Nomor 111 Tahun 2025 serta transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP, yang mengedepankan pemanfaatan data dan pendekatan berbasis risiko.
Bukan Hanya Wajib Pajak yang Sudah Terdaftar
Selama ini banyak masyarakat mengira pengawasan DJP hanya ditujukan kepada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP atau identitas perpajakan.
Padahal, dalam SE-8/PJ/2026, pengawasan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
– Pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar.
– Pengawasan terhadap pihak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.
– Pengawasan berbasis wilayah.
Artinya, apabila seseorang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, tetapi belum melakukan pendaftaran, kondisi tersebut dapat menjadi bagian dari pengawasan DJP.
Data Apa Saja yang Dapat Dimanfaatkan DJP?
Dalam melaksanakan pengawasan, DJP dapat memanfaatkan berbagai sumber data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Data tersebut antara lain dapat berasal dari:
– Informasi rekening perbankan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan.
– Kepemilikan kendaraan bermotor.
– Data aset atau kepemilikan harta tertentu.
– Informasi dari kementerian atau lembaga pemerintah.
– Data dari pemerintah daerah.
– Informasi dari pihak ketiga yang memiliki kewajiban menyampaikan data kepada pemerintah.
– Data administrasi perpajakan yang telah dimiliki DJP.
– Sumber informasi lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan data tersebut dilakukan untuk mendukung proses analisis risiko dan meningkatkan kualitas pengawasan.
Tujuannya Bukan Menambah Pajak Baru
Perlu dipahami bahwa penerbitan SE-8/PJ/2026 tidak menciptakan jenis pajak baru maupun kewajiban perpajakan baru. Surat edaran ini merupakan pedoman kerja internal DJP mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan agar lebih efektif, seragam, dan sesuai dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan.
Dengan kata lain, fokusnya adalah memastikan bahwa masyarakat yang memang telah memiliki kewajiban perpajakan menjalankan kewajiban tersebut sesuai ketentuan.
Pengawasan Kini Berbasis Risiko
Melalui Coretax DJP, pengawasan semakin mengarah pada pendekatan risk-based compliance atau pengawasan berbasis risiko. Artinya, DJP tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh masyarakat secara acak, melainkan menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi kondisi yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Pendekatan ini diharapkan membuat pengawasan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.
Apakah Rekening Bank Bisa Langsung Diperiksa?
Informasi mengenai rekening perbankan sering menjadi perhatian masyarakat. Perlu dipahami bahwa akses terhadap data perbankan oleh otoritas pajak tidak dilakukan secara bebas, melainkan mengikuti mekanisme, kewenangan, dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan data tersebut merupakan bagian dari sistem pertukaran informasi yang diatur untuk mendukung administrasi perpajakan dan menjaga kepatuhan Wajib Pajak.
Apa yang Sebaiknya Dilakukan Masyarakat?
Bagi masyarakat maupun pelaku usaha, langkah yang paling penting adalah memastikan bahwa administrasi perpajakan telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:
– Memastikan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak apabila memang telah memenuhi persyaratan.
– Menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu.
– Menyimpan dokumen transaksi dan administrasi usaha dengan baik.
– Menjaga kesesuaian antara data usaha, pembukuan, dan pelaporan perpajakan.
– Memperbarui data perpajakan apabila terdapat perubahan.
Dengan administrasi yang tertib, proses klarifikasi maupun pengawasan akan menjadi lebih mudah apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Baca Juga : Punya NIB Langsung Kena Pajak? Ini Fakta yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha
Kesimpulan
Melalui SE-8/PJ/2026, DJP memperkuat pengawasan kepatuhan dengan memanfaatkan berbagai sumber data untuk mengidentifikasi Wajib Pajak yang telah terdaftar maupun masyarakat yang berpotensi telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak tetapi belum melakukan pendaftaran. Kebijakan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengawasan melalui pemanfaatan teknologi, analisis data, dan pendekatan berbasis risiko.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, administrasi yang tertib, pelaporan yang benar, serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan tetap menjadi langkah terbaik untuk menghadapi sistem pengawasan yang semakin modern.
Konsultan pajak Bogor murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
📞 Whatsapp: 0811-1330-812
📱 Instagram & TikTok: @zivlin.tax
Zivlin Tax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang
