Bogor – Kabar baik bagi pelaku UMKM yang berjualan di marketplace. Pemerintah melalui Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan kebijakan berupa pengurangan Biaya Layanan (Service Fee) hingga 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memenuhi persyaratan.
Sumber : zivlintax.com
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban operasional seller sehingga pelaku UMKM memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya di platform digital. Namun, tidak semua penjual otomatis memperoleh fasilitas tersebut. Terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi agar dapat menikmati pengurangan biaya layanan.
Apa yang Diatur dalam Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026?
Melalui regulasi tersebut, pemerintah mendorong marketplace untuk memberikan keringanan biaya layanan kepada pelaku UMKM yang telah memenuhi kriteria. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM di ekosistem perdagangan digital sekaligus mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk memiliki legalitas usaha.
Biaya Apa yang Mendapat Diskon?
Perlu dipahami bahwa potongan hingga 50% hanya berlaku untuk Biaya Layanan (Service Fee) yang dikenakan oleh marketplace.
Sementara itu, biaya lain seperti:
– Biaya promosi atau iklan.
– Biaya layanan tambahan.
– Program pemasaran tertentu.
– Biaya lain sesuai kebijakan masing-masing marketplace.
Dengan kata lain, yang memperoleh pengurangan adalah komponen Service Fee, bukan seluruh biaya yang dibebankan kepada penjual.
Marketplace Diberi Masa Penyesuaian
Pemerintah memberikan waktu kepada penyelenggara marketplace untuk melakukan penyesuaian sistem. Masa transisi tersebut berlangsung paling lama 6 bulan, meskipun implementasinya dapat dilakukan lebih cepat apabila infrastruktur dan sistem marketplace telah siap.
Karena setiap platform memiliki mekanisme operasional yang berbeda, waktu penerapan dapat bervariasi sesuai kesiapan masing-masing marketplace.
Baca Juga : Status NPPN Belum Aktif? Ini Cara Cek Status NPPN di Coretax DJP!
Syarat Penting: Memiliki NIB
Salah satu persyaratan utama untuk memperoleh fasilitas ini adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission). NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha sekaligus menjadi dasar verifikasi bahwa penjual merupakan pelaku usaha mikro atau kecil yang memenuhi ketentuan.
Apabila penjual belum memiliki NIB atau data usahanya belum sesuai, maka fasilitas pengurangan biaya layanan dapat saja belum dapat diberikan.
Mengapa NIB Menjadi Penting?
Selain sebagai syarat untuk memperoleh berbagai program pemerintah, NIB juga memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha, antara lain:
– Legalitas usaha yang diakui secara resmi.
– Kemudahan mengikuti berbagai program pembinaan UMKM.
– Akses yang lebih luas terhadap pembiayaan dan perbankan.
– Meningkatkan kepercayaan pelanggan maupun mitra bisnis.
– Mempermudah pemenuhan berbagai persyaratan administrasi di marketplace.
Karena proses penerbitannya dilakukan melalui OSS dan tidak dikenakan biaya resmi, pelaku usaha yang belum memiliki NIB sebaiknya segera mengurusnya.
Apa yang Perlu Dilakukan Seller?
Apabila Anda berjualan di marketplace, beberapa langkah berikut dapat dipersiapkan:
– Pastikan usaha telah memiliki NIB yang masih berlaku.
– Periksa kesesuaian data identitas usaha dengan data pada marketplace.
– Pantau informasi resmi dari marketplace mengenai implementasi kebijakan ini.
– Simpan dokumen legalitas usaha dengan baik.
– Ikuti pembaruan kebijakan dari pemerintah maupun platform digital.
Dengan administrasi yang lengkap, proses verifikasi biasanya akan menjadi lebih mudah.
Baca Juga : Resmi! Pemerintah Ubah Tarif PNBP Layanan Kementerian Hukum Mulai 1 Agustus 2026!
Kesimpulan
Kebijakan pengurangan Biaya Layanan (Service Fee) hingga 50% melalui Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan marketplace sebagai sarana pemasaran. Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku secara otomatis. Seller perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha.
Bagi pelaku UMKM, momentum ini menjadi pengingat bahwa legalitas usaha tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai fasilitas dan program yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis di era digital.
Konsultan pajak Bogor murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
📞 Whatsapp: 0811-1330-812
📱 Instagram & TikTok: @zivlin.tax
Zivlin Tax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang
