Bogor – Pemerintah kembali merombak aturan terkait pajak rokok. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan PMK 26/2026 yang mengatur ulang tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok.
Sumber : zivlintax.com
turan baru ini mulai berlaku pada 12 Mei 2026 dan sekaligus mencabut regulasi sebelumnya, yaitu PMK 143/2023. Pemerintah menyebut perubahan dilakukan untuk menyesuaikan pengelolaan pajak rokok dengan perkembangan administrasi dan kebutuhan pengawasan yang terus berubah. Dalam pertimbangannya, pemerintah menyatakan aturan baru diperlukan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak rokok.
Salah satu perubahan paling menarik dalam PMK 26/2026 adalah penegasan bahwa tidak semua produk tembakau dikenakan pajak rokok. Pemerintah kini secara eksplisit menyebut bahwa tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) tidak termasuk objek pajak rokok. HPTL yang dimaksud meliputi tembakau molasses, tembakau hirup, dan tembakau kunyah. Penegasan ini cukup penting karena sebelumnya pengaturan mengenai kategori tersebut belum diatur sejelas sekarang.
Dengan aturan baru ini, pemerintah mulai mempertegas pemisahan perlakuan antara rokok konvensional dan beberapa produk tembakau olahan lainnya. Selain itu, PMK 26/2026 juga membawa perubahan besar terkait penggunaan dana pajak rokok. Jika sebelumnya fokus lebih banyak ke pembagian penerimaan daerah, kini pemerintah pusat juga mendapat alokasi untuk mendukung penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Artinya, sebagian penerimaan pajak rokok nantinya dapat digunakan untuk pengawasan peredaran rokok ilegal, penindakan pelanggaran cukai, hingga penguatan pengawasan di lapangan. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap memperoleh bagian penerimaan pajak rokok.
Namun sekarang penggunaannya diatur lebih rinci dan lebih ketat. Pemerintah mewajibkan minimal 50% penerimaan pajak rokok daerah dialokasikan untuk kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan:
• Program jaminan kesehatan,
• Pelayanan kesehatan masyarakat,
• Penegakan hukum di daerah.
Bahkan, PMK 26/2026 juga mengatur persentase pembagian dana tersebut secara lebih detail. Sebagian besar diarahkan untuk mendukung program jaminan kesehatan masyarakat, sementara sisanya digunakan untuk pelayanan kesehatan lainnya dan penegakan hukum. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan dana pajak rokok benar-benar kembali ke masyarakat, khususnya melalui sektor kesehatan. Jika dibandingkan aturan sebelumnya, perubahan ini menunjukkan arah kebijakan yang lebih terstruktur.
Pemerintah tampaknya tidak lagi hanya fokus pada penerimaan pajak semata, tetapi juga bagaimana dana tersebut digunakan secara lebih terukur dan dapat diawasi. Bagi pelaku usaha hasil tembakau, perubahan aturan ini menjadi sinyal bahwa pengawasan administrasi dan kepatuhan di sektor cukai kemungkinan akan semakin ketat ke depan. Apalagi belakangan pemerintah juga terus memperkuat pengawasan digital dan integrasi data perpajakan maupun kepabeanan.
Karena itu, pelaku usaha perlu memastikan administrasi cukai tertib, klasifikasi produk tepat, serta pelaporan dan dokumentasi usaha berjalan sesuai ketentuan. Singkatnya, PMK 26/2026 bukan sekadar perubahan teknis biasa. Regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai membangun sistem pengelolaan pajak rokok yang lebih detail, lebih transparan, dan lebih terintegrasi dengan pengawasan serta pembiayaan layanan publik.
Konsultan pajak murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
📞 Whatsapp: 0811-1330-812
📱 Instagram & TikTok: @zivlin.tax
Zivlin Tax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang
