Bogor – Banyak pelaku usaha merasa bisnisnya aman selama operasional masih berjalan lancar. Order tetap masuk, omzet terus bertambah, dan karyawan tetap bisa digaji setiap bulan. Namun kenyataannya, masalah pajak sering datang justru ketika semuanya terlihat “baik-baik saja”. Inilah yang hampir dialami oleh seorang pengusaha kecil, sebut saja Pak Fulan. Usahanya bukan bisnis baru. Sudah...

Bogor – Pemerintah dikabarkan tengah menyiapkan perubahan besar terkait tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA). Aturan baru ini disebut akan mengatur ekspor beberapa komoditas strategis seperti batu bara, nikel, dan komoditas logam tertentu. Salah satu wacana yang paling ramai dibahas adalah kemungkinan pemerintah menunjuk BUMN sebagai pihak utama dalam ekspor komoditas SDA ke luar...

Bogor – Banyak pelaku usaha di sektor kesehatan, pendidikan, hingga jasa keuangan masih mengira bahwa karena jasanya dibebaskan dari PPN, maka otomatis tidak perlu menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Padahal sejak berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, terdapat perubahan penting yang perlu dipahami. Sebelumnya, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, dan...

“Bogor – Banyak wajib pajak langsung panik ketika menerima SP2DK dari kantor pajak. Padahal, SP2DK bukan berarti wajib pajak otomatis dianggap melakukan pelanggaran atau penggelapan pajak. SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan biasanya diterbitkan karena terdapat data yang dianggap belum sinkron antara laporan pajak, laporan keuangan, maupun data pembanding yang dimiliki DJP....

Bogor – Banyak orang merasa tidak ada masalah ketika memasukkan uang pribadi dalam jumlah besar ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai aset tunai. Alasannya sederhana: uang tersebut memang milik sendiri. Namun dalam praktik perpajakan, kondisi seperti ini tetap bisa memunculkan perhatian dari otoritas pajak, terutama jika nilai aset yang dilaporkan tidak sejalan dengan profil...

Bogor – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini mempertegas aturan terkait status Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah. Melalui PMK 28/2026, DJP diberikan kewenangan untuk mencabut status tersebut apabila wajib pajak terbukti melakukan pelanggaran tertentu, termasuk tindak pidana perpajakan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Sumber : zivlintax.com Aturan ini penting diperhatikan karena status PKP berisiko...

Bogor – Banyak perusahaan fokus mencari tambahan modal usaha melalui pinjaman, tetapi tidak menyadari bahwa komposisi utang dan modal ternyata juga diperhatikan dalam perpajakan. Salah satu aturan penting yang sering luput dipahami adalah ketentuan Debt to Equity Ratio (DER). DER merupakan rasio yang membandingkan jumlah utang dengan modal atau ekuitas perusahaan. Dalam dunia perpajakan, rasio...

Bogor – Banyak orang heran melihat fenomena ini: gaji karyawan Rp10 juta bisa terkena tarif pajak progresif hingga 15%, sementara sebagian pengusaha atau investor besar justru terlihat membayar pajak lebih kecil secara persentase. Fenomena ini sebenarnya bukan selalu berarti penghindaran pajak ilegal. Dalam banyak kasus, hal tersebut terjadi karena perbedaan jenis penghasilan, struktur usaha, dan...