Bogor – Sejak diperkenalkan pemerintah, PT Perorangan menjadi pilihan banyak pelaku usaha kecil karena proses pendiriannya lebih praktis, biaya legalitas lebih ringan, dan bisa didirikan hanya oleh satu orang. Banyak UMKM mulai beralih menggunakan PT Perorangan karena ingin usahanya terlihat lebih profesional, memiliki legalitas yang jelas, serta lebih mudah bekerja sama dengan marketplace, vendor, hingga...

Bogor – Banyak wajib pajak masih bertanya-tanya: apakah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa melihat isi rekening bank? Jawabannya: bisa memperoleh data tertentu terkait rekening wajib pajak, tetapi bukan berarti DJP bisa memantau saldo atau mutasi rekening secara real time setiap saat. Hal ini penting dipahami karena masih banyak kesalahpahaman yang mengira DJP bisa bebas membuka...

Bogor – Masih banyak wajib pajak yang pindah tempat tinggal atau domisili usaha tetapi lupa melakukan pemindahan administrasi NPWP ke kantor pajak yang baru. Padahal, data domisili perpajakan menentukan kantor pelayanan pajak (KPP) mana yang akan mengawasi, menghubungi, hingga menangani administrasi perpajakan wajib pajak tersebut. Sumber : zivlintax.com Contohnya, seseorang sebelumnya tinggal di Jakarta dan...

Bogor – Banyak pelaku usaha mengenal fasilitas PPh Final UMKM 0,5% sebagai skema pajak yang ringan dan sederhana. Selama omzet masih di bawah Rp4,8 miliar setahun, wajib pajak tertentu masih bisa menggunakan tarif final tersebut sesuai ketentuan dalam PP 55/2022. Namun belakangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menyoroti praktik yang dikenal sebagai firm splitting atau...

Bogor – Banyak keluarga menganggap urusan rumah atau tanah warisan bisa ditunda dulu selama tidak ada masalah. Sertifikat masih atas nama orang tua yang sudah meninggal pun sering dibiarkan bertahun-tahun tanpa proses balik nama waris. Sekilas memang terlihat aman dan praktis. Namun masalah biasanya baru muncul ketika properti tersebut ingin dijual. Sumber : zivlintax.com Saat...

Bogor – Dalam praktik pemeriksaan atau pengawasan pajak, ada kondisi yang cukup sering dialami wajib pajak badan. Perusahaan dipertanyakan karena margin laba usahanya dianggap terlalu kecil dibanding perusahaan lain di industri yang sama. Misalnya, fiskus menyampaikan bahwa rata-rata margin industri berada di atas 10%, sementara perusahaan hanya mencatat margin di bawah 5%. Lalu muncul pertanyaan:...