– ZivlinTax Konsultan Pajak Bogor –
Bogor – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan dalam PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Peraturan ini mulai berlaku pada 2 Oktober 2026. Perubahan tersebut mencakup mekanisme pembayaran pajak, proses penelitian keberatan, batas waktu pemenuhan permintaan data, pengajuan pembatalan ketetapan pajak, serta penyesuaian format dokumen permohonan.
Sumber : zivlintax.com
Bagi Wajib Pajak yang sedang menghadapi ketetapan pajak atau mempertimbangkan pengajuan keberatan, memahami perubahan ini penting agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
1. Pembayaran Diprioritaskan untuk Melunasi Pokok Pajak
PMK 71/2026 mengatur bahwa pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), dan dokumen terkait PBB diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar.
Jika pembayaran melebihi jumlah pokok pajak tersebut, kelebihannya diperhitungkan terhadap sanksi administratif atau denda administratif PBB. Ketentuan ini penting bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Sebelum mengajukan permohonan, periksa kembali saldo pokok pajak dan riwayat pembayaran agar perhitungannya sesuai.
2. DJP Dapat Melakukan Pertukaran Informasi dengan Negara Mitra
Dalam proses penelitian keberatan, DJP dipertegas dapat melakukan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara atau yurisdiksi mitra. Pertukaran informasi ini harus mengikuti ketentuan dalam persetujuan, perjanjian, atau kesepakatan di bidang perpajakan.
Bagi perusahaan yang memiliki transaksi lintas negara, pencatatan transaksi, kontrak, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung perlu disiapkan dengan baik. Data yang konsisten akan membantu Wajib Pajak menjelaskan posisi pajaknya ketika diminta dalam proses penelitian keberatan.
3. Batas Waktu Pemenuhan Permintaan Data Lebih Tegas
PMK 71/2026 menetapkan batas waktu bagi Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan dalam proses penelitian keberatan.
– Permintaan pertama: paling lama 15 hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
– Permintaan kedua: paling lama 10 hari kerja sejak tanggal surat permintaan kedua dikirim.
Jika masih diperlukan, DJP dapat meminta data atau keterangan tambahan dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat permintaan tersebut. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan pertama atau kedua, proses keberatan tetap dapat dilanjutkan berdasarkan buku, catatan, data, informasi, dan keterangan yang tersedia.
Karena itu, perusahaan perlu segera menginventarisasi dokumen yang diminta, menunjuk penanggung jawab, dan menyiapkan penjelasan jika sebagian dokumen memang tidak tersedia.
4. Pengajuan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Perlu Diperhatikan
PMK 71/2026 juga mengubah ketentuan mengenai pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, termasuk ketentuan untuk permohonan kedua.
Untuk jenis permohonan tertentu, pengajuan kedua tetap harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan. Wajib Pajak tidak cukup hanya mengajukan kembali permohonan tanpa memperhatikan persyaratan administratif dan status permohonan sebelumnya.
Sebelum mengajukan permohonan, periksa jenis surat pajak yang menjadi objek permohonan, alasan pengajuan, dokumen pendukung, serta riwayat permohonan sebelumnya. Ketentuan yang berlaku dapat berbeda sesuai jenis ketetapan dan upaya administratif yang ditempuh.
5. Format Surat Permohonan dan Perhitungan Diperbarui
PMK 71/2026 memperbarui format pada Lampiran Huruf C PMK 118/2024, termasuk format permohonan dan perhitungan pembayaran yang diperhitungkan terhadap pokok pajak serta sanksi administratif.
Wajib Pajak sebaiknya menggunakan format terbaru yang sesuai dengan jenis permohonan. Penggunaan dokumen yang tidak tepat atau perhitungan yang tidak konsisten dapat menimbulkan kendala dalam proses administrasi.
Apa yang Harus Dilakukan Wajib Pajak?
Agar tidak keliru dalam memanfaatkan prosedur yang tersedia, lakukan beberapa langkah berikut:
1. Periksa kembali SKP, STP, atau dokumen PBB yang menjadi objek permohonan.
2. Rekonsiliasi pokok pajak, sanksi administratif, dan pembayaran yang telah dilakukan.
3. Catat tenggat pemenuhan permintaan data dari DJP.
4. Siapkan bukti pendukung untuk menjelaskan posisi pajak perusahaan.
5. Pastikan format permohonan dan persyaratan administratif mengikuti PMK 71/2026.
Jika perusahaan sedang menghadapi keberatan, permohonan pengurangan sanksi, atau pembatalan ketetapan pajak, evaluasi dokumen sebelum mengambil langkah berikutnya dapat membantu mengurangi risiko kesalahan administratif.
ZivlinTax Siap Membantu Administrasi dan Permasalahan Pajak
Memahami perubahan aturan saja belum cukup. Wajib Pajak juga perlu menilai kondisi kasus, kelengkapan dokumen, serta pilihan prosedur yang sesuai.
ZivlinTax membantu dalam konsultasi pajak bisnis, peninjauan administrasi perpajakan, pendampingan SP2DK, serta penanganan permasalahan terkait pemeriksaan dan ketetapan pajak. Dengan persiapan yang tepat, Wajib Pajak dapat mengambil langkah administratif secara lebih terukur sesuai ketentuan yang berlaku.
Kalau sedang cari konsultan pajak, boleh banget konsultasi dengan ZivlinTax 😊 Masalah pajak kadang kelihatannya sederhana, tapi ketika mulai berhubungan dengan SP2DK, SPT, NPWP, transaksi usaha, surat dari DJP, atau perhitungan pajak yang berbeda dari perkiraan, biasanya mulai bikin bingung.
Apalagi kalau harus mencari tahu sendiri aturan yang berlaku, dokumen apa saja yang perlu disiapkan, sampai menentukan langkah yang tepat. Salah langkah atau salah memahami ketentuan bisa membuat urusan pajak justru semakin panjang. Di ZivlinTax, kami membantu berbagai kebutuhan perpajakan, baik untuk orang pribadi maupun bisnis.
Beberapa hal yang bisa kami bantu antara lain:
📌 SPT Tahunan
Bingung menghitung, mengisi, atau melaporkan SPT? Kami bantu memahami kondisi pajaknya dan menyiapkan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
📌 NPWP & Administrasi Perpajakan
Butuh bantuan terkait NPWP atau administrasi perpajakan lainnya? Bisa dikonsultasikan terlebih dahulu supaya tahu proses dan dokumen yang perlu disiapkan.
📌 SP2DK
Mendapat SP2DK dari kantor pajak dan bingung harus menjawab seperti apa? Jangan langsung panik. Kita bisa cek dulu isi suratnya, data yang diminta, serta kondisi transaksi atau pelaporan pajaknya sebelum menentukan respons.
📌 Pemeriksaan Pajak
Sedang menghadapi pemeriksaan pajak? Pendampingan diperlukan agar prosesnya dapat dihadapi dengan lebih terarah, mulai dari memahami permintaan data sampai menyiapkan penjelasan yang sesuai kondisi.
📌 Konsultasi Pajak Bisnis
Untuk pemilik usaha, urusan pajak bukan hanya soal lapor SPT. Ada pembukuan, transaksi, faktur pajak, PPN, PPh, pemotongan pajak, sampai kewajiban administrasi lainnya yang perlu diperhatikan.
📌 Permasalahan Pajak Lainnya
Kalau masalah pajaknya tidak masuk dalam daftar di atas, tetap boleh ditanyakan. Ceritakan dulu kondisinya, lalu kita lihat apa yang perlu dilakukan.
Yang paling penting, jangan buru-buru mengambil keputusan hanya karena takut melihat surat atau angka pajak yang besar.
Setiap kasus pajak bisa memiliki kondisi yang berbeda. Data transaksi, dokumen, periode pajak, jenis penghasilan, status wajib pajak, sampai riwayat pelaporan dapat memengaruhi bagaimana suatu masalah perlu ditangani.
Jadi, kalau saat ini kamu sedang punya pertanyaan seperti:
“SPT saya salah, harus bagaimana?”
“Dapat SP2DK, perlu jawab apa?”
“Kenapa pajak saya tiba-tiba kurang bayar?”
“Transaksi ini kena pajak atau tidak?”
“Pembukuan usaha saya sudah benar belum?”
“Kalau ada kesalahan di SPT, masih bisa diperbaiki?”
“Perusahaan saya harus bayar pajak apa saja?”
atau sekadar ingin memastikan apakah kondisi perpajakanmu sudah sesuai, boleh banget konsultasikan dulu.
Kamu bisa cerita dulu masalah pajaknya, termasuk kondisi yang sedang dihadapi dan apa yang membuat kamu bingung. Dari situ, kami bantu arahkan langkah yang perlu diperhatikan. Karena urusan pajak sebaiknya tidak hanya diselesaikan dengan “yang penting sudah lapor” atau “yang penting sudah bayar”.
Yang lebih penting adalah memahami apa yang dilaporkan, kenapa jumlah pajaknya seperti itu, dokumen apa yang mendukung, dan apakah semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pendampingan yang pasti dan tepat, semoga urusan pajak bisa terasa lebih jelas dan tidak perlu dihadapi sendirian.
Konsultan pajak Bogor murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
📞 Whatsapp: 0811-1330-812
🤳 Tiktok : @zivlin.tax
📱 Instagram : @zivlin.tax
ZivlinTax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang
