Bogor – Penundaan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace bukan berarti kebijakannya dibatalkan. DJP mengumumkan waktu pemberlakuannya ditunda, sehingga seller memiliki waktu tambahan untuk mempersiapkan administrasi dan memastikan data perpajakannya rapi.

Sumber : zivlintax.com

Baca Juga : 3 Alasan Kenapa Nota Toko Gak Bisa Dipakai Laporan PT PKP!

Jadi, seller harus ngapain?

1. Jangan cuma lega karena ditunda

Waktu tambahan ini justru bisa digunakan untuk berbenah sebelum aturan diberlakukan kembali.

2. Rapikan data omzet

Pastikan omzet dari marketplace sesuai dengan:

• Rekap penjualan

• Mutasi rekening

• Laporan marketplace

• Pembukuan

• SPT

Jangan sampai angka di marketplace berbeda jauh dengan angka yang dilaporkan.

3. Cek status pajakmu

Pastikan apakah kamu termasuk seller yang nantinya akan dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace atau memenuhi kondisi untuk mendapatkan pengecualian sesuai ketentuan.

Sebelumnya, PMK 37/2025 mengatur mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace dan surat pernyataan omzet menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan seller.

Baca Juga : Hadiah Tidak Selalu Kena Pajak yang Sama!

4. Jangan menganggap pajaknya hilang

Penundaan hanya mengubah waktu pemberlakuan, bukan menghapus substansi kebijakannya. Jadi seller tetap perlu memahami bagaimana kewajiban pajaknya akan berjalan ketika ketentuan mulai diterapkan.

Kesimpulan

Ditunda bukan berarti bebas pajak. Justru sekarang adalah waktu yang tepat untuk:

Rapikan omzet → cocokkan transaksi → cek pembukuan → siapkan administrasi → pahami aturan.

Jadi ketika pemungutan kembali berlaku, seller nggak lagi panik karena semuanya sudah siap.

Konsultan pajak Bogor murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.

📞 Whatsapp: 0811-1330-812
📱 Instagram & TikTok: @zivlin.tax

Zivlin Tax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang