Bogor – Terbitnya PMK Nomor 39 Tahun 2026 kembali menjadi perhatian para pelaku usaha dan wajib pajak. Aturan ini mengubah mekanisme penilaian kinerja yang menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sekilas perubahan tersebut terlihat sebagai urusan internal pemerintah. Namun bagi banyak pelaku usaha, perubahan ini memunculkan pertanyaan yang cukup...

Bogor – Dalam dunia bisnis, perubahan regulasi sering kali dianggap sebagai urusan internal pemerintah yang tidak terlalu memengaruhi operasional perusahaan sehari-hari. Namun ada beberapa aturan yang meskipun terlihat administratif, sebenarnya dapat berdampak pada cara otoritas pajak menjalankan fungsi pengawasannya. Salah satunya adalah PMK Nomor 39 Tahun 2026 yang mengatur perubahan tata cara penghitungan tunjangan kinerja...