Niatnya fokus mengembangkan bisnis, tiba-tiba muncul SP2DK. Kok bisa? Di era pengawasan berbasis data, DJP dapat mencocokkan informasi dari SPT dengan data lain yang tersedia secara sah. Jika ditemukan perbedaan yang perlu diklarifikasi, DJP dapat menerbitkan SP2DK.

Sumber : zivlintax.com

1. 🏦 Rekening Pribadi Ramai, Omzet SPT Kecil

Misalnya rekening pribadi menerima Rp5 miliar, tetapi omzet usaha yang dilaporkan hanya Rp2 miliar. Belum tentu seluruh Rp3 miliar adalah penghasilan. Bisa saja ada transfer antar rekening, pinjaman, dana titipan, atau transaksi lainnya. Masalahnya muncul ketika tidak ada rekonsiliasi dan bukti yang menjelaskan selisih tersebut.

2. 🏠 Beli Aset Mahal, Tapi Sumber Dananya Tidak Jelas

Punya rumah atau aset senilai miliaran bukan otomatis bermasalah. Namun, jika penambahan harta tidak terlihat sejalan dengan penghasilan, utang, atau sumber dana lain yang dilaporkan, DJP dapat meminta penjelasan mengenai asal-usul dana dan perolehan aset tersebut.

3. 👥 PPh 21 Tidak Sejalan dengan Skala Usaha

Perusahaan punya banyak karyawan dan aktivitas operasional besar, tetapi data PPh 21 yang dilaporkan terlihat tidak sebanding. Kondisi seperti ini dapat menjadi salah satu data yang perlu dianalisis lebih lanjut. Karena itu, pastikan payroll, pembayaran gaji, bukti potong, pembukuan, dan pelaporan PPh 21 saling konsisten.

4. 🧾 Faktur Pajak Tidak Match dengan Lawan Transaksi

Perusahaan mencatat transaksi dengan supplier atau customer, tetapi data Faktur Pajak dari kedua pihak tidak sesuai. Misalnya berbeda masa, nilai transaksi, atau terdapat faktur yang tidak tercermin pada pencatatan pihak lainnya. Jangan tunggu sampai muncul SP2DK baru mencari sumber selisihnya.

Gimana Cara Lebih Aman?

Biasakan melakukan rekonsiliasi secara rutin:

Rekening → Pembukuan → Invoice → Faktur Pajak → SPT

Kalau ada selisih, cari tahu penyebabnya dan simpan dokumen pendukung. Dan kalau akhirnya menerima SP2DK, jangan panik dan jangan diabaikan. SP2DK merupakan sarana klarifikasi, bukan otomatis surat ketetapan pajak. DJP memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menjelaskan data yang dipertanyakan.

Yang bikin repot bukan selalu transaksinya, tapi ketika transaksi ada dan Anda tidak punya penjelasan atau bukti yang jelas. Selain SP2DK, DJP memang dapat melakukan kunjungan ke tempat tinggal, tempat usaha, atau lokasi lain yang berkaitan dengan Wajib Pajak dalam rangka pengawasan.

Konsultan pajak Bogor murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.

📞 Whatsapp: 0811-1330-812
📱 Instagram & TikTok: @zivlin.tax

Zivlin Tax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang