Bogor – Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dari pelaku usaha adalah, lebih menguntungkan bertransaksi dengan supplier yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Non-PKP? Banyak yang langsung menjawab Non-PKP lebih murah karena tidak mengenakan PPN. Sebaliknya, ada juga yang beranggapan PKP selalu lebih menguntungkan karena bisa menerbitkan faktur pajak.
Sumber : zivlintax.com
Faktanya, tidak ada jawaban yang berlaku untuk semua bisnis. Keuntungan bertransaksi dengan PKP atau Non-PKP sangat bergantung pada status pembeli, jenis usaha, dan tujuan transaksi.
Baca Juga : Pedagang E-Commerce Dikasih Waktu Transisi 18 Bulan untuk Urus NIB, Apa Artinya?
Apa Itu PKP dan Non-PKP?
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sementara itu, Non-PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP sehingga pada umumnya tidak memungut PPN atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya. Perbedaan status ini sangat memengaruhi perlakuan perpajakan dalam suatu transaksi.
Jika Pembeli Berstatus PKP
Bagi perusahaan yang sudah menjadi PKP, membeli dari supplier PKP sering kali memberikan keuntungan. Mengapa?,Karena PPN yang dibayar kepada supplier PKP dapat menjadi Pajak Masukan yang pada prinsipnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, sepanjang memenuhi persyaratan dalam peraturan perpajakan.
Sebaliknya, apabila membeli dari supplier Non-PKP, tidak ada faktur pajak sehingga tidak ada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Artinya, bagi sebagian PKP, harga yang sedikit lebih tinggi karena adanya PPN belum tentu menjadi kerugian.
Jika Pembeli Belum PKP
Kondisinya berbeda apabila pembeli belum berstatus PKP. Karena tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan, PPN yang dibayar kepada supplier PKP pada akhirnya menjadi bagian dari biaya pembelian.
Dalam kondisi tertentu, membeli dari supplier Non-PKP dapat menghasilkan harga yang lebih rendah karena tidak terdapat pungutan PPN. Namun, keputusan tetap harus mempertimbangkan kualitas barang, legalitas usaha, dan faktor bisnis lainnya.
Apakah Supplier Non-PKP Lebih Berisiko?
Tidak.
Supplier Non-PKP tetap merupakan pelaku usaha yang sah selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
Namun, pembeli tetap harus memastikan bahwa transaksi benar-benar terjadi dan didukung dokumen yang lengkap, seperti:
– invoice;
– bukti pembayaran;
– surat jalan;
– purchase order (jika ada); dan
– dokumen pendukung lainnya.
Administrasi yang baik akan memudahkan apabila sewaktu-waktu diperlukan klarifikasi oleh DJP.
Selain Pajak, Apa yang Perlu Dipertimbangkan?
Jangan hanya melihat aspek PPN.
Beberapa hal lain yang juga penting dipertimbangkan antara lain:
– kualitas barang atau jasa;
– harga keseluruhan;
– ketepatan waktu pengiriman;
– reputasi supplier;
– layanan purna jual;
– kemampuan memenuhi kebutuhan bisnis; dan
– kelengkapan dokumen transaksi.
Sering kali keuntungan bisnis justru berasal dari supplier yang mampu memberikan kualitas dan pelayanan terbaik, bukan semata-mata karena status PKP atau Non-PKP.
Ilustrasi Sederhana
Misalnya sebuah perusahaan PKP membeli barang seharga Rp100.000.000.
Supplier PKP
– Harga barang: Rp100.000.000
– PPN: Rp11.000.000
– Total dibayar: Rp111.000.000
Apabila memenuhi persyaratan, PPN sebesar Rp11.000.000 tersebut dapat menjadi Pajak Masukan yang dikreditkan.
Supplier Non-PKP
– Harga barang: Rp100.000.000
– Tidak ada PPN.
– Total dibayar: Rp100.000.000
Namun, pembeli juga tidak memperoleh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
Karena itu, keputusan tidak cukup hanya melihat total pembayaran, tetapi juga mempertimbangkan dampak perpajakan secara keseluruhan.
Kapan Sebaiknya Memilih Supplier PKP?
Supplier PKP umumnya lebih menguntungkan apabila:
– pembeli juga merupakan PKP;
– pembelian bernilai besar;
– ingin memperoleh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
– banyak bertransaksi dengan perusahaan besar atau instansi pemerintah.
Kapan Supplier Non-PKP Bisa Menjadi Pilihan?
Supplier Non-PKP dapat menjadi pilihan apabila:
– pembeli belum berstatus PKP;
– skala usaha masih kecil;
– harga yang ditawarkan lebih kompetitif;
– kualitas produk tetap memenuhi kebutuhan bisnis.
Namun, seluruh transaksi tetap harus didukung dokumen yang lengkap.
Kesimpulan
Tidak ada jawaban mutlak mengenai apakah bertransaksi dengan PKP atau Non-PKP lebih menguntungkan. Bagi pembeli yang telah menjadi PKP, supplier PKP sering memberikan keuntungan karena adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Sebaliknya, bagi pembeli yang belum PKP, supplier Non-PKP dapat menjadi pilihan yang lebih ekonomis dalam kondisi tertentu.
Yang terpenting, keputusan bisnis sebaiknya tidak hanya didasarkan pada aspek pajak, tetapi juga mempertimbangkan harga, kualitas, legalitas, kelengkapan dokumen, serta kebutuhan usaha secara keseluruhan. Dengan analisis yang tepat, pelaku usaha dapat memperoleh manfaat bisnis sekaligus tetap memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
Baca Juga : SP2DK Bisa Datang 2 Kali untuk Tahun Pajak yang Sama? Ternyata Bisa, Ini Penjelasannya
Konsultan pajak Bogor murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
📞 Whatsapp: 0811-1330-812
📱 Instagram & TikTok: @zivlin.tax
Zivlin Tax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang
