Bogor – Ketentuan mengenai Kuasa Wajib Pajak kembali mengalami penataan. Ke depan, pihak lain yang ingin bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak akan membutuhkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan salah satu dasar perolehannya adalah kelulusan uji kompetensi resmi.
Sumber : zivlintax.com
Siapa yang Harus Lulus Uji Kompetensi?
Untuk pihak lain yang ingin bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak, kelulusan uji kompetensi akan menjadi dasar untuk memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK), yang kemudian digunakan dalam proses memperoleh SKT.
Jadi alurnya secara sederhana:
Uji Kompetensi → Lulus → SKK → SKT → Dapat bertindak sebagai kuasa sesuai kewenangan
Siapa yang Menyelenggarakan Ujiannya?
Uji kompetensi tersebut direncanakan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Artinya, mekanisme kompetensinya tidak diselenggarakan oleh asosiasi konsultan pajak ataupun DJP sebagai penyelenggara ujian tersebut.
Targetnya Sebelum 2027
Pelaksanaan uji kompetensi ditargetkan berlangsung sebelum 1 Januari 2027, sehingga SKK dan SKT dapat digunakan ketika ketentuan baru mulai berlaku efektif. Namun, perlu diperhatikan bahwa aturan teknis mengenai SKT dan mekanisme uji kompetensi masih menunggu ketentuan pelaksanaan lebih lanjut.
Lalu Bagaimana Selama 2026?
Tenang, ada ketentuan transisi.Sampai dengan 31 Desember 2026, pihak selain konsultan pajak masih dapat bertindak sebagai kuasa sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam masa transisi, termasuk memiliki:
Sertifikat brevet, atau Ijazah pendidikan formal minimal D-III Perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi A, sesuai ketentuan PMK 44 Tahun 2026.
Jangan Tunggu 2027 Baru Bersiap
Bagi perusahaan yang selama ini mengandalkan karyawan internal untuk mendampingi atau mewakili perusahaan dalam urusan pajak, mulai cek siapa yang akan menjalankan fungsi tersebut.
Terutama untuk urusan seperti:
SP2DK → Pemeriksaan → Keberatan → Pembahasan dengan DJP
Pastikan orang yang ditunjuk memiliki kapasitas dan persyaratan yang sesuai.
Kesimpulan
Mulai 2027, menjadi kuasa Wajib Pajak bukan sekadar soal surat kuasa. Kompetensi dan SKT akan menjadi bagian penting dari persyaratannya. Kalau selama ini karyawan perusahaan sering mewakili perusahaan dalam urusan pajak, 2026 adalah waktu untuk mulai mempersiapkan persyaratannya.
Konsultan pajak Bogor murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
📞 Whatsapp: 0811-1330-812
📱 Instagram & TikTok: @zivlin.tax
Zivlin Tax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang
