Banyak perusahaan mengira kalau gaji karyawan masih di bawah PTKP dan PPh Pasal 21-nya nihil, berarti tidak ada kewajiban apa pun. Padahal, perusahaan tetap perlu memperhatikan kewajiban pemotongan, pembuatan bukti potong, dan pelaporan PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumber : zivlintax.com
PPh 21 Nihil Bukan Berarti Administrasinya Nihil
Misalnya:
> Gaji karyawan → di bawah PTKP
PPh 21 terutang → Rp0
Bukan berarti transaksi tersebut boleh diabaikan. Perusahaan tetap perlu melakukan administrasi atas pembayaran penghasilan tersebut, termasuk menghitung PPh 21 dan mendokumentasikan hasil perhitungannya.
Apa yang Perlu Dilakukan Perusahaan?
Jika terdapat pembayaran penghasilan kepada karyawan, perusahaan perlu memastikan:
• Menghitung PPh Pasal 21 sesuai ketentuan.
• Membuat bukti pemotongan sesuai kewajibannya.
• Melakukan pelaporan PPh 21 melalui sistem yang berlaku.
• Menyimpan data gaji dan dokumen pendukung.
Jadi, jangan menggunakan logika:
“Pajaknya nol, berarti tidak perlu dilaporkan.”
Itu yang bisa membuat administrasi perusahaan bermasalah.
Kenapa Tetap Perlu Dilaporkan?
Karena administrasi pajak bukan hanya tentang berapa pajak yang harus dibayar, tetapi juga tentang penghasilan yang dibayarkan dan kewajiban pelaporannya. Data pembayaran gaji juga harus konsisten dengan:
Payroll → Pembukuan → Bukti Potong → Pelaporan Pajak
Jika seluruh data tersebut konsisten, administrasi perusahaan menjadi jauh lebih mudah ditelusuri.
Kesimpulan
Gaji di bawah PTKP ≠ bebas dari seluruh kewajiban administrasi PPh 21. Pajak yang harus dipotong bisa saja nihil, tetapi perusahaan tetap harus memperhatikan kewajiban menghitung, membuat bukti potong, dan melaporkan sesuai ketentuan. Pajak nihil bukan berarti administrasi nihil.
Konsultan pajak Bogor murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
📞 Whatsapp: 0811-1330-812
📱 Instagram & TikTok: @zivlin.tax
Zivlin Tax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang
