Bogor – Pemerintah dikabarkan tengah menyiapkan perubahan besar terkait tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA). Aturan baru ini disebut akan mengatur ekspor beberapa komoditas strategis seperti batu bara, nikel, dan komoditas logam tertentu. Salah satu wacana yang paling ramai dibahas adalah kemungkinan pemerintah menunjuk BUMN sebagai pihak utama dalam ekspor komoditas SDA ke luar negeri.
Sumber : zivlintax.com
Artinya, eksportir atau perusahaan tambang lokal nantinya diduga tidak lagi menjual langsung ke buyer luar negeri. Skemanya berpotensi berubah menjadi perusahaan menjual terlebih dahulu ke BUMN, lalu BUMN yang melakukan ekspor. Kebijakan ini disebut muncul karena pemerintah ingin memperketat pengawasan terhadap dugaan under invoicing ekspor, transfer pricing, pengalihan devisa hasil ekspor, serta potensi kebocoran penerimaan negara.
Sektor SDA memang selama ini menjadi perhatian besar karena nilai transaksinya sangat besar dan melibatkan transaksi lintas negara. Pemerintah tampaknya ingin memastikan nilai ekspor yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika aturan ini benar diterapkan, dampaknya tentu cukup besar bagi pelaku usaha.
Bukan hanya soal alur penjualan, tetapi juga menyangkut:
• Kontrak ekspor
• Mekanisme pembayaran
• Pricing policy
• Administrasi perpajakan dan kepabeanan.
Di sisi lain, pemerintah kemungkinan melihat sistem ini sebagai cara untuk memperkuat kontrol devisa hasil ekspor dan meningkatkan transparansi perdagangan komoditas nasional. Namun pertanyaan yang mulai muncul di dunia usaha adalah: bagaimana mekanisme penentuan harga nantinya? apakah proses bisnis akan menjadi lebih panjang? dan apakah kebijakan ini akan efektif diterapkan di lapangan?
Selain itu, banyak pihak juga menilai arah kebijakan ini bisa berdampak pada pengawasan pajak yang lebih ketat ke depan, khususnya terkait transaksi ekspor, transfer pricing, dan kesesuaian data transaksi lintas negara. Sampai saat ini regulasi resminya masih belum diterbitkan. Tetapi arah kebijakannya mulai terlihat jelas: pemerintah ingin pengawasan sektor SDA menjadi lebih terintegrasi, lebih terkendali, dan lebih berbasis data.
Konsultan pajak murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
📞 Whatsapp: 0811-1330-812
📱 Instagram & TikTok: @zivlin.tax
Zivlin Tax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang
