Bogor – Pemerintah kembali mengandalkan belanja negara sebagai mesin penggerak ekonomi. Sepanjang kuartal I/2026, pemerintah tercatat telah menggelontorkan stimulus fiskal senilai Rp65,89 triliun, yang dialokasikan untuk berbagai program strategis seperti diskon transportasi, pembayaran tunjangan hari raya (THR), hingga bantuan pangan bagi masyarakat.

Sumber : zivlintax.com

Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, terutama selama periode Ramadan dan Idulfitri, yang secara historis menjadi masa dengan aktivitas ekonomi sangat tinggi di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah sengaja mempercepat penyaluran stimulus agar perputaran uang di masyarakat meningkat lebih cepat dan berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga

“Kami tidak pernah melupakan program-program pembangunan yang sudah dicanangkan. Kami sudah memberikan stimulus untuk konsumsi selama periode Ramadan, Idulfitri, dan lain-lain,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan jangka panjang, tetapi juga aktif menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, khususnya agar tekanan ekonomi global tidak terlalu membebani masyarakat dalam negeri.

Salah satu stimulus yang cukup terasa langsung oleh masyarakat adalah program diskon transportasi. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp920 miliar untuk menurunkan biaya perjalanan darat, laut, dan udara selama periode libur dan mudik. Program ini bukan sekadar subsidi biasa, tetapi dirancang untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, mendorong sektor pariwisata, memperkuat aktivitas perdagangan antardaerah, sekaligus menopang konsumsi selama momen Lebaran.

Pada sektor kereta api, pemerintah menyalurkan dukungan anggaran melalui PT KAI sebesar Rp96,73 miliar, dan program ini telah dimanfaatkan oleh sekitar 1,2 juta penumpang. Tingginya angka pemanfaatan menunjukkan bahwa stimulus harga tiket terbukti efektif meningkatkan akses transportasi masyarakat. Untuk transportasi penyeberangan, pemerintah melalui PT ASDP merealisasikan anggaran Rp30,34 miliar. Program ini dimanfaatkan oleh sekitar 403.000 penumpang serta hampir 945.000 unit kendaraan, menunjukkan tingginya aktivitas mobilitas antarpulau selama periode libur. Sementara itu, subsidi untuk transportasi laut melalui PT Pelni menyerap anggaran Rp42,19 miliar dan telah dinikmati oleh sekitar 445.000 penumpang.

Tidak hanya moda darat dan laut, pemerintah juga memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk menekan harga tiket pesawat domestik, yang tercatat telah dimanfaatkan oleh sekitar 3,3 juta penumpang.  Dari sisi konsumsi rumah tangga, komponen stimulus terbesar datang dari pembayaran THR. Pada kuartal I/2026, pemerintah telah menyalurkan Rp51,6 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya kepada sekitar 10,7 juta penerima, yang meliputi ASN, anggota TNI/Polri, pensiunan, serta penerima pensiun. Secara ekonomi, pencairan THR memiliki efek berantai yang sangat besar. Dana yang masuk ke masyarakat umumnya langsung berputar ke sektor konsumsi seperti ritel, makanan dan minuman, transportasi, fesyen, hiburan, hingga sektor UMKM, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan penerima, tetapi juga pelaku usaha di berbagai lapisan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial melalui program bantuan pangan, dengan menyalurkan beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,37 triliun. Bantuan pangan ini diarahkan untuk menjaga kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap memiliki daya beli di tengah tekanan harga kebutuhan pokok. Menurut Purbaya, berbagai stimulus ini belum termasuk subsidi energi, terutama subsidi BBM, yang juga terus dikucurkan untuk menjaga stabilitas harga dan menahan lonjakan biaya hidup masyarakat.

“Belum lagi ada subsidi BBM. Jadi pemerintah selalu melakukan langkah yang optimal untuk memastikan daya beli masyarakat di kelas menengah ke bawah terjaga dan ekonominya tidak morat-marit,” kata Purbaya. Jika dilihat secara keseluruhan, strategi pemerintah saat ini sangat jelas: belanja negara digunakan sebagai shock absorber ekonomi—penahan guncangan ketika daya beli melemah, konsumsi melambat, dan ekonomi global sedang penuh tekanan.

Namun dari perspektif fiskal, stimulus besar juga membawa tantangan. Semakin besar belanja negara, semakin penting memastikan penerimaan pajak tetap kuat, defisit anggaran terjaga, dan efektivitas program benar-benar sampai ke target yang tepat. Artinya, di balik berbagai stimulus yang dinikmati masyarakat, pemerintah juga akan semakin serius menjaga sisi penerimaan negara, baik melalui pajak, bea cukai, maupun optimalisasi penerimaan lainnya.

Bagi pelaku usaha, kondisi ini bisa menjadi peluang. Ketika daya beli masyarakat didorong naik, sektor konsumsi, perdagangan, transportasi, logistik, pariwisata, dan UMKM berpotensi ikut menikmati efek positifnya. Singkatnya, Rp65,89 triliun bukan sekadar angka belanja negara, tetapi suntikan besar untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar. Pertanyaannya kini bukan apakah stimulus sudah digelontorkan, tetapi seberapa besar dampaknya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Konsultan pajak murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.

📞 Whatsapp: 0811-1330-812
📱 Instagram & TikTok: @zivlin.tax

Zivlin Tax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang