– ZivlinTax Konsultan Pajak Bogor –
Bogor – Wajib Pajak yang sedang menghadapi proses Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) perlu lebih berhati-hati ketika diminta menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (BAP2DK).
Sumber : zivlintax.com
Pasalnya, berita acara tersebut bukan sekadar dokumen formalitas. Isinya memuat informasi mengenai proses permintaan penjelasan, tanggapan, serta hasil pembahasan antara Wajib Pajak dan petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika terdapat pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, data yang belum terverifikasi, atau kesimpulan yang tidak mencerminkan penjelasan Wajib Pajak, jangan terburu-buru memberikan tanda tangan.
Kesalahan dalam memahami isi berita acara dapat menimbulkan persoalan dalam proses administrasi perpajakan selanjutnya. Lantas, apa saja yang harus diperhatikan sebelum menandatangani Berita Acara P2DK? Berikut penjelasannya.
Apa Itu Berita Acara P2DK?
P2DK merupakan proses permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dimiliki atau diperoleh DJP berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Proses ini umumnya diawali dengan diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Dalam proses tersebut, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, menyampaikan tanggapan, dan melengkapi dokumen pendukung atas data yang dipertanyakan oleh DJP.
Apabila dilakukan pembahasan, petugas DJP dapat menyusun Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau BAP2DK. Dokumen ini dibuat berdasarkan SP2DK, tanggapan Wajib Pajak, serta hasil pembahasan dan/atau kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan PMK Nomor 111 Tahun 2025 dan pedoman pelaksanaannya, berita acara tersebut ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Account Representative (AR) dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan.
Mengapa Harus Berhati-Hati Saat Menandatangani Berita Acara P2DK?
Berita acara merupakan dokumen yang mencatat pelaksanaan permintaan penjelasan dan hasil pembahasan. Karena itu, Wajib Pajak perlu memastikan bahwa informasi yang dicantumkan benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan selama proses klarifikasi.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
1. Pastikan Seluruh Pernyataan Sesuai dengan Fakta
Jangan langsung menandatangani berita acara tanpa membaca seluruh isinya.
Periksa apakah penjelasan mengenai transaksi, penghasilan, biaya, omzet, maupun informasi lainnya sudah sesuai dengan kondisi perusahaan atau pribadi Anda.
Jika terdapat pernyataan yang tidak sesuai, mintalah perbaikan sebelum dokumen ditandatangani.
2. Jangan Mengakui Kesalahan yang Belum Terbukti
Dalam proses P2DK, DJP dapat meminta penjelasan atas perbedaan data yang ditemukan.
Namun, adanya perbedaan data tidak otomatis membuktikan bahwa Wajib Pajak melakukan kesalahan.
Misalnya, terdapat transaksi yang dianggap belum dilaporkan oleh DJP. Wajib Pajak perlu memeriksa terlebih dahulu apakah transaksi tersebut benar-benar merupakan objek pajak, sudah dilaporkan melalui mekanisme lain, atau memiliki penjelasan berdasarkan dokumen pendukung.
Jangan memberikan pernyataan yang mengakui adanya kesalahan sebelum melakukan pemeriksaan dan memahami persoalannya.
3. Periksa Kesimpulan Hasil Pembahasan
Perhatikan bagian kesimpulan dalam berita acara. Pastikan kesimpulan tersebut tidak berbeda dengan penjelasan yang telah diberikan selama pembahasan.
Jika masih terdapat data yang perlu diperiksa atau dokumen yang belum lengkap, pastikan kondisi tersebut tercermin secara tepat dalam berita acara.
Jangan sampai pembahasan yang sebenarnya belum selesai justru dicatat seolah-olah seluruh persoalan sudah mendapatkan kesimpulan yang disepakati.
4. Perhatikan Data dan Dokumen yang Dicantumkan
Periksa kembali angka, periode pajak, jenis transaksi, dan dokumen yang disebutkan.
Kesalahan dalam penulisan angka atau periode dapat menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap persoalan yang sedang dibahas.
Jika terdapat data yang belum terverifikasi, sampaikan bahwa data tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan jangan membenarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
5. Minta Salinan Berita Acara
Setelah proses penandatanganan, pastikan Wajib Pajak memperoleh salinan berita acara yang telah ditandatangani. Dokumen tersebut penting untuk arsip perpajakan dan dapat digunakan sebagai referensi apabila diperlukan pembahasan lanjutan.
Simpan pula tanggapan SP2DK, bukti penyampaian dokumen, dan seluruh korespondensi dengan DJP.
Apakah Wajib Pajak Harus Menandatangani Berita Acara P2DK?
Berdasarkan ketentuan Pasal 25 PMK Nomor 111 Tahun 2025, BAP2DK pada prinsipnya ditandatangani oleh Wajib Pajak dan petugas DJP yang ditugaskan. Namun, ketentuan tersebut juga mengatur kondisi ketika Wajib Pajak tidak bersedia menandatangani berita acara.
Jika pembahasan dilakukan dan Wajib Pajak tidak bersedia menandatangani, petugas DJP dapat membuat berita acara yang ditandatangani oleh petugas dengan mencatat kondisi tersebut.
Dengan demikian, tidak menandatangani berita acara bukan berarti proses P2DK otomatis berhenti. Yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa keberatan atau ketidaksesuaian isi dokumen disampaikan secara jelas dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berapa Lama Batas Waktu Menandatangani Berita Acara P2DK?
Wajib Pajak juga perlu memperhatikan mekanisme penandatanganan berita acara. Berdasarkan Pasal 25 PMK Nomor 111 Tahun 2025, dalam mekanisme penandatanganan biasa, petugas DJP menyampaikan konsep berita acara kepada Wajib Pajak.
Wajib Pajak kemudian menandatangani dan mengembalikan konsep tersebut paling lama 5 hari kerja sejak konsep berita acara disampaikan. Apabila Wajib Pajak tidak mengembalikan konsep berita acara yang telah ditandatangani dalam jangka waktu tersebut, Wajib Pajak dianggap telah menghadiri pembahasan tetapi tidak bersedia menandatangani berita acara.
Ketentuan ini penting untuk diperhatikan agar Wajib Pajak tidak melewatkan tahapan administrasi yang telah ditentukan.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Isi Berita Acara Tidak Sesuai?
Jika menemukan isi berita acara yang tidak sesuai dengan fakta atau penjelasan yang telah diberikan, jangan langsung menyetujuinya.
Lakukan beberapa langkah berikut:
1. Baca seluruh isi dokumen. Periksa identitas, periode pajak, data transaksi, dan kesimpulan pembahasan.
2. Identifikasi bagian yang tidak sesuai. Tandai pernyataan, angka, atau informasi yang perlu diperbaiki.
3. Sampaikan keberatan atau klarifikasi. Jelaskan bagian yang tidak sesuai beserta alasan dan dokumen pendukungnya.
4. Minta perbaikan konsep berita acara. Pastikan perubahan telah tercermin sebelum penandatanganan.
5. Simpan seluruh dokumen. Arsipkan konsep, tanggapan, bukti penyampaian, dan salinan berita acara.
Jika terdapat perbedaan pendapat yang belum terselesaikan, mintalah agar posisi dan penjelasan Wajib Pajak dicatat secara tepat dalam dokumentasi pembahasan.
Apakah Berita Acara P2DK Sama dengan Surat Ketetapan Pajak?
Tidak. Berita Acara P2DK tidak sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Berita acara merupakan dokumen yang mencatat pelaksanaan permintaan penjelasan dan hasil pembahasan. Sementara itu, SKP merupakan produk hukum perpajakan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meskipun demikian, hasil kegiatan P2DK dapat menjadi dasar bagi DJP untuk mengusulkan tindak lanjut pengawasan sesuai ketentuan, termasuk pemeriksaan dalam kondisi tertentu. Karena itu, Wajib Pajak tetap perlu memperhatikan setiap tahapan klarifikasi dan memastikan penjelasan yang diberikan didukung bukti yang memadai.
Jangan Hadapi SP2DK dan P2DK Tanpa Persiapan, Konsultasikan dengan Zivlin Tax
Menghadapi SP2DK dan proses P2DK membutuhkan ketelitian dalam membaca data, memahami permasalahan, serta menyiapkan penjelasan kepada DJP. Kesalahan dalam memberikan tanggapan atau kurangnya dokumen pendukung dapat membuat proses klarifikasi menjadi lebih rumit.
ZivlinTax menyediakan layanan pendampingan perpajakan, termasuk:
– Analisis dan penelaahan SP2DK.
– Penyusunan tanggapan atas SP2DK.
– Pendampingan pembahasan dengan DJP.
– Pemeriksaan data dan dokumen perpajakan.
– Konsultasi permasalahan pajak perusahaan dan orang pribadi.
Jika Anda sedang menghadapi SP2DK atau diminta menandatangani BAP2DK, sebaiknya lakukan penelaahan terlebih dahulu agar setiap pernyataan yang disampaikan sesuai dengan fakta dan kondisi perpajakan.
Kesimpulan
Menandatangani Berita Acara P2DK bukanlah hal yang boleh dilakukan secara terburu-buru. Wajib Pajak perlu membaca seluruh isi dokumen, memastikan data sesuai, serta memeriksa apakah kesimpulan pembahasan sudah mencerminkan penjelasan yang diberikan.
Jika terdapat informasi yang tidak tepat, sampaikan klarifikasi dan mintalah perbaikan sebelum menandatangani dokumen. Ingat, jangan hanya fokus menyelesaikan proses P2DK. Pastikan juga setiap pernyataan dan dokumen yang ditandatangani dapat dipertanggungjawabkan.
Kalau sedang cari konsultan pajak, boleh banget konsultasi dengan ZivlinTax 😊 Masalah pajak kadang kelihatannya sederhana, tapi ketika mulai berhubungan dengan SP2DK, SPT, NPWP, transaksi usaha, surat dari DJP, atau perhitungan pajak yang berbeda dari perkiraan, biasanya mulai bikin bingung.
Apalagi kalau harus mencari tahu sendiri aturan yang berlaku, dokumen apa saja yang perlu disiapkan, sampai menentukan langkah yang tepat. Salah langkah atau salah memahami ketentuan bisa membuat urusan pajak justru semakin panjang. Di ZivlinTax, kami membantu berbagai kebutuhan perpajakan, baik untuk orang pribadi maupun bisnis.
Beberapa hal yang bisa kami bantu antara lain:
📌 SPT Tahunan
Bingung menghitung, mengisi, atau melaporkan SPT? Kami bantu memahami kondisi pajaknya dan menyiapkan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
📌 NPWP & Administrasi Perpajakan
Butuh bantuan terkait NPWP atau administrasi perpajakan lainnya? Bisa dikonsultasikan terlebih dahulu supaya tahu proses dan dokumen yang perlu disiapkan.
📌 SP2DK
Mendapat SP2DK dari kantor pajak dan bingung harus menjawab seperti apa? Jangan langsung panik. Kita bisa cek dulu isi suratnya, data yang diminta, serta kondisi transaksi atau pelaporan pajaknya sebelum menentukan respons.
📌 Pemeriksaan Pajak
Sedang menghadapi pemeriksaan pajak? Pendampingan diperlukan agar prosesnya dapat dihadapi dengan lebih terarah, mulai dari memahami permintaan data sampai menyiapkan penjelasan yang sesuai kondisi.
📌 Konsultasi Pajak Bisnis
Untuk pemilik usaha, urusan pajak bukan hanya soal lapor SPT. Ada pembukuan, transaksi, faktur pajak, PPN, PPh, pemotongan pajak, sampai kewajiban administrasi lainnya yang perlu diperhatikan.
📌 Permasalahan Pajak Lainnya
Kalau masalah pajaknya tidak masuk dalam daftar di atas, tetap boleh ditanyakan. Ceritakan dulu kondisinya, lalu kita lihat apa yang perlu dilakukan.
Yang paling penting, jangan buru-buru mengambil keputusan hanya karena takut melihat surat atau angka pajak yang besar.
Setiap kasus pajak bisa memiliki kondisi yang berbeda. Data transaksi, dokumen, periode pajak, jenis penghasilan, status wajib pajak, sampai riwayat pelaporan dapat memengaruhi bagaimana suatu masalah perlu ditangani.
Jadi, kalau saat ini kamu sedang punya pertanyaan seperti:
“SPT saya salah, harus bagaimana?”
“Dapat SP2DK, perlu jawab apa?”
“Kenapa pajak saya tiba-tiba kurang bayar?”
“Transaksi ini kena pajak atau tidak?”
“Pembukuan usaha saya sudah benar belum?”
“Kalau ada kesalahan di SPT, masih bisa diperbaiki?”
“Perusahaan saya harus bayar pajak apa saja?”
atau sekadar ingin memastikan apakah kondisi perpajakanmu sudah sesuai, boleh banget konsultasikan dulu.
Kamu bisa cerita dulu masalah pajaknya, termasuk kondisi yang sedang dihadapi dan apa yang membuat kamu bingung. Dari situ, kami bantu arahkan langkah yang perlu diperhatikan. Karena urusan pajak sebaiknya tidak hanya diselesaikan dengan “yang penting sudah lapor” atau “yang penting sudah bayar”.
Yang lebih penting adalah memahami apa yang dilaporkan, kenapa jumlah pajaknya seperti itu, dokumen apa yang mendukung, dan apakah semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pendampingan yang pasti dan tepat, semoga urusan pajak bisa terasa lebih jelas dan tidak perlu dihadapi sendirian.
Konsultan pajak Bogor murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
📞 Whatsapp: 0811-1330-812
🤳 Tiktok : @zivlin.tax
📱 Instagram : @zivlin.tax
ZivlinTax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang
– ZivlinTax Konsultan Pajak Bogor –
Referensi Peraturan
1. PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Pasal 7 dan Pasal 25.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak, panduan layanan dan prosedur penanganan SP2DK.
Catatan: Berita acara merupakan dokumen pencatatan pelaksanaan pembahasan. Penandatanganannya tidak dengan sendirinya berarti Wajib Pajak menyetujui seluruh koreksi atau otomatis mengakui adanya utang pajak. Akibat hukum dan tindak lanjutnya harus dilihat berdasarkan isi dokumen serta ketentuan yang berlaku.
