– ZivlinTax Konsultan Pajak Bogor –
Bogor – Pernah membeli layanan digital dari luar negeri menggunakan kartu, rekening, atau layanan pembayaran di Indonesia? Pemerintah menerapkan mekanisme baru bernama SPP-TDLN untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri tertentu. Namun, jangan salah paham. SPP-TDLN bukan jenis pajak baru dan bukan kenaikan tarif PPN. Sistem ini merupakan mekanisme baru untuk memungut PPN yang memang sudah berlaku atas konsumsi barang dan jasa digital dari luar negeri di Indonesia.
Sumber : zivlintax.com
Apa Itu SPP-TDLN?
SPP-TDLN adalah singkatan dari Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri. Sistem ini digunakan untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia, khususnya transaksi yang belum dipungut melalui mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE. Dasar pelaksanaannya adalah PMK Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan PPN terhadap Transaksi Digital Luar Negeri melalui SPP-TDLN. PMK tersebut mulai berlaku pada 20 Juli 2026, sedangkan penerapan SPP-TDLN dimulai 25 September 2026.
Kenapa Pemerintah Menerapkan SPP-TDLN?
Transaksi digital lintas negara semakin banyak dilakukan oleh konsumen di Indonesia. Misalnya, seseorang di Indonesia membeli:
– layanan digital;
– aplikasi atau produk digital;
– subscription;
– layanan berbasis platform;
– jasa digital dari penyedia luar negeri.
Sebelumnya, PPN atas transaksi digital tertentu sudah dapat dipungut melalui Pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pemerintah. Namun, masih terdapat transaksi digital luar negeri yang belum dapat dipungut secara optimal melalui mekanisme tersebut. SPP-TDLN dibuat untuk membantu menutup celah tersebut dengan memanfaatkan informasi transaksi dari sistem pembayaran.
Bagaimana Cara Kerjanya?
Secara sederhana, mekanismenya dapat digambarkan seperti ini:
Konsumen Indonesia
⬇️
Membeli barang/jasa digital dari luar negeri
⬇️
Transaksi melalui sistem pembayaran
⬇️
Transaksi memenuhi kriteria pemungutan
⬇️
PPN dipungut melalui mekanisme SPP-TDLN
⬇️
Sisa pembayaran diteruskan kepada penyedia luar negeri
Dalam penerapannya, pemerintah menunjuk pihak tertentu sebagai issuer atau pihak lain yang menjalankan fungsi pemungutan sesuai ketentuan. Pada tahap awal penerapan, enam issuer yang ditunjuk adalah:
– Bank BRI
– Bank Mandiri
– BNI
– Bank BTN
– Bank Syariah Indonesia
– LinkAja
Pihak lainnya masih dalam tahap pengujian dan stabilisasi sebelum dapat ditunjuk lebih lanjut.
Apakah Konsumen Akan Membayar Pajak Baru?
Bukan pajak baru. Ini poin yang paling penting. SPP-TDLN hanya mengubah atau memperluas mekanisme pemungutan, bukan menciptakan jenis pajak baru. DJP juga menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang agar transaksi yang sudah dikenakan PPN melalui mekanisme PMSE tidak kembali dipungut melalui SPP-TDLN. Dengan kata lain, pemerintah berupaya menghindari pemungutan PPN dua kali atas transaksi yang sama.
Apa Bedanya dengan PPN PMSE?
Sebenarnya keduanya sama-sama berkaitan dengan PPN atas konsumsi barang dan jasa digital dari luar negeri. Perbedaannya terdapat pada mekanisme pemungutannya.
PPN PMSE
PPN dipungut langsung oleh pelaku usaha PMSE luar negeri yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE. Contohnya, DJP saat ini mencantumkan berbagai perusahaan digital luar negeri sebagai Pemungut PPN PMSE, seperti Spotify, Google, Amazon Web Services, Meta, Apple, TikTok, Microsoft, dan lainnya.
SPP-TDLN
Untuk transaksi tertentu yang belum dipungut melalui mekanisme PMSE, pemungutan dapat dilakukan melalui mekanisme SPP-TDLN dengan melibatkan pihak yang ditunjuk, termasuk pihak dalam sistem pembayaran.
Jadi:
PPN PMSE → dipungut oleh Pemungut PPN PMSE
SPP-TDLN → mekanisme pemungutan melalui sistem yang melibatkan issuer/pihak yang ditunjuk
Kedua mekanisme tersebut berjalan berdampingan.
Apakah Tarif PPN Berubah?
Tidak karena SPP-TDLN. Penerapan SPP-TDLN tidak memperkenalkan tarif PPN baru. DJP secara tegas menyatakan bahwa sistem ini merupakan mekanisme administratif untuk memungut PPN yang memang sudah berlaku. Untuk mekanisme PPN PMSE, DJP saat ini menjelaskan pengenaan PPN menggunakan tarif 12% atas dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari nilai pembayaran tidak termasuk PPN. Secara efektif, mekanisme tersebut menghasilkan beban PPN sebesar 11% dari nilai pembayaran sebelum PPN. Karena itu, jangan menyederhanakan SPP-TDLN sebagai “pajak digital 12% baru”.
Bagaimana Kalau Pembayaran yang Diterima Penjual Luar Negeri Berkurang?
Bagi penyedia barang atau jasa digital dari luar negeri, jumlah dana yang diterima dapat menjadi lebih kecil karena PPN dipungut melalui mekanisme yang ditentukan. DJP menjelaskan bahwa perbedaan antara nilai transaksi dan dana yang diterima penyedia luar negeri bukan fee atau komisi dari penyedia pembayaran, melainkan dapat merupakan PPN Indonesia yang dipungut sesuai ketentuan. Karena itu, penyedia luar negeri perlu memperhatikan payment statement atau settlement report untuk mengetahui apakah terdapat PPN yang telah dipungut.
Bagaimana dengan Pengusaha di Indonesia?
Bagi pengusaha Indonesia yang membeli layanan digital dari luar negeri, hal yang penting bukan hanya soal “kena PPN atau tidak”. Perusahaan sebaiknya memastikan:
✔ Transaksi digital tercatat dalam pembukuan
✔ Invoice atau bukti pembayaran disimpan
✔ Bukti pemungutan PPN tersedia jika memang dipungut
✔ Transaksi sesuai dengan tujuan bisnis
✔ Perlakuan PPN dalam pembukuan dan SPT sudah tepat
Terutama bagi perusahaan yang menggunakan banyak layanan digital luar negeri untuk operasional, seperti software, cloud, advertising, subscription, dan layanan digital lainnya. Jangan sampai biaya sudah dicatat, tetapi dokumen perpajakannya tidak pernah diperiksa.
ZivlinTax Bisa Bantu Review Transaksi Digital
Transaksi digital lintas negara semakin umum dalam kegiatan bisnis. Kalau perusahaan menggunakan layanan dari penyedia luar negeri, ZivlinTax dapat membantu melakukan review mengenai:
Transaksi → Invoice → PPN → Bukti Pemungutan → Pembukuan → Pelaporan Pajak
Dengan begitu, perusahaan tidak hanya fokus pada nominal pembayaran, tetapi juga memahami bagaimana transaksi tersebut seharusnya diperlakukan dari sisi perpajakan.
Intinya
SPP-TDLN sudah mulai diterapkan sejak 25 September 2026. Sistem ini digunakan untuk membantu pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri tertentu yang belum dipungut melalui mekanisme PPN PMSE.
Yang perlu diingat:
❌ Bukan pajak baru
❌ Bukan tarif PPN baru
❌ Bukan berarti semua transaksi digital luar negeri otomatis dipungut dua kali
✅ Ini adalah mekanisme pemungutan PPN
✅ Berlaku untuk transaksi yang memenuhi ketentuan
✅ Berjalan berdampingan dengan mekanisme PPN PMSE
Jadi, kalau kamu sering menggunakan atau menjalankan bisnis yang melibatkan layanan digital dari luar negeri, mulai perhatikan bagaimana transaksi tersebut dipungut, dicatat, dan didokumentasikan.
Kalau sedang cari konsultan pajak, boleh banget konsultasi dengan ZivlinTax 😊 Masalah pajak kadang kelihatannya sederhana, tapi ketika mulai berhubungan dengan SP2DK, SPT, NPWP, transaksi usaha, surat dari DJP, atau perhitungan pajak yang berbeda dari perkiraan, biasanya mulai bikin bingung.
Apalagi kalau harus mencari tahu sendiri aturan yang berlaku, dokumen apa saja yang perlu disiapkan, sampai menentukan langkah yang tepat. Salah langkah atau salah memahami ketentuan bisa membuat urusan pajak justru semakin panjang. Di ZivlinTax, kami membantu berbagai kebutuhan perpajakan, baik untuk orang pribadi maupun bisnis.
Beberapa hal yang bisa kami bantu antara lain:
📌 SPT Tahunan
Bingung menghitung, mengisi, atau melaporkan SPT? Kami bantu memahami kondisi pajaknya dan menyiapkan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
📌 NPWP & Administrasi Perpajakan
Butuh bantuan terkait NPWP atau administrasi perpajakan lainnya? Bisa dikonsultasikan terlebih dahulu supaya tahu proses dan dokumen yang perlu disiapkan.
📌 SP2DK
Mendapat SP2DK dari kantor pajak dan bingung harus menjawab seperti apa? Jangan langsung panik. Kita bisa cek dulu isi suratnya, data yang diminta, serta kondisi transaksi atau pelaporan pajaknya sebelum menentukan respons.
📌 Pemeriksaan Pajak
Sedang menghadapi pemeriksaan pajak? Pendampingan diperlukan agar prosesnya dapat dihadapi dengan lebih terarah, mulai dari memahami permintaan data sampai menyiapkan penjelasan yang sesuai kondisi.
📌 Konsultasi Pajak Bisnis
Untuk pemilik usaha, urusan pajak bukan hanya soal lapor SPT. Ada pembukuan, transaksi, faktur pajak, PPN, PPh, pemotongan pajak, sampai kewajiban administrasi lainnya yang perlu diperhatikan.
📌 Permasalahan Pajak Lainnya
Kalau masalah pajaknya tidak masuk dalam daftar di atas, tetap boleh ditanyakan. Ceritakan dulu kondisinya, lalu kita lihat apa yang perlu dilakukan.
Yang paling penting, jangan buru-buru mengambil keputusan hanya karena takut melihat surat atau angka pajak yang besar.
Setiap kasus pajak bisa memiliki kondisi yang berbeda. Data transaksi, dokumen, periode pajak, jenis penghasilan, status wajib pajak, sampai riwayat pelaporan dapat memengaruhi bagaimana suatu masalah perlu ditangani.
Jadi, kalau saat ini kamu sedang punya pertanyaan seperti:
“SPT saya salah, harus bagaimana?”
“Dapat SP2DK, perlu jawab apa?”
“Kenapa pajak saya tiba-tiba kurang bayar?”
“Transaksi ini kena pajak atau tidak?”
“Pembukuan usaha saya sudah benar belum?”
“Kalau ada kesalahan di SPT, masih bisa diperbaiki?”
“Perusahaan saya harus bayar pajak apa saja?”
atau sekadar ingin memastikan apakah kondisi perpajakanmu sudah sesuai, boleh banget konsultasikan dulu.
Kamu bisa cerita dulu masalah pajaknya, termasuk kondisi yang sedang dihadapi dan apa yang membuat kamu bingung. Dari situ, kami bantu arahkan langkah yang perlu diperhatikan. Karena urusan pajak sebaiknya tidak hanya diselesaikan dengan “yang penting sudah lapor” atau “yang penting sudah bayar”.
Yang lebih penting adalah memahami apa yang dilaporkan, kenapa jumlah pajaknya seperti itu, dokumen apa yang mendukung, dan apakah semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pendampingan yang pasti dan tepat, semoga urusan pajak bisa terasa lebih jelas dan tidak perlu dihadapi sendirian.
Konsultan pajak Bogor murah bukan berarti asal-asalan.
Dapatkan pendampingan pajak yang jelas, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
📞 Whatsapp: 0811-1330-812
🤳 Tiktok : @zivlin.tax
📱 Instagram : @zivlin.tax
ZivlinTax – Pajak Jadi Lebih Mudah, Hidup Lebih Tenang
